SUDUTBERITA.com Batanghari – Sejak tahun 2010 hingga saat ini tahun 2019 masyarakat dusun Rasau ingin memekarkan diri menjadi sebuah desa guna memaksimalkan terbentuknya desa dibentuklah tim guna merancang proposal pengajuan.

Menurut sekretaris Tim Formatur Pemekaran desa Nurhadi, SE.I, pemekaran desa sempat terhenti oleh karena Moratorium dari Pemerintah Pusat tahun 2009 tentang pemekaran desa. Hanya saja yang sangat dibingungkan oleh Tim dan bertanya “kenapa desa kampung pulau bisa dimekarkan menjadi desa padahal kami sama dengan desa tersebut mengajukan pemekaran desa”.

Merasa kurang puas kami melanjutkan penelusuran ke kantor BPMPD Batanghari yang membidangi masalah desa.

Kemudian terjadilah pertemuan antara pihak BPMPD dengan pihak Kelurahan dan pihak Kecamatan pada tahun 2017, dan sangat disayangkan justru terjadi saling lempar tangung jawab. Dan pihak tim formatur desa mengajukan proposal kembali untuk kali ke tiga, namun sangat disayangkan karena pihak BPMPD mengatakan adanya aturan baru tentang pemekaran desa dengan Permendagri No. 1 tahun 2017 dimana jumlah desa harus mencapai 4000 jiwa atau 800 KK. Namun itu bukan kendala lagi bagi kami karena kami sudah memenuhi persyaratan Kartu Keluarga (KK) desa yang dimekarkan.

Menurut Permendagri No. 1 tahun 2017 ada 2 pilihan yaitu bisa memilih jiwa atau kartu keluarga dan kami warga memilih Kartu Keluarga.

Menurut sekretaris Tim Formatur pemekaran desa Rasau Jaya, Nurhadi yang dihubungi oleh wartawan media sudutberita.com meminta agar segera membantu pemekaran desa kami yang sudah lama. Dan kami juga selama ini dianaktirikan oleh induk desa kami. (HBM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *