SUDUTBERITA.com – GRESIK |Terkesan ada pembiaran terkait dugaan usaha pupuk non subsidi tanpa ijin yang semakin marak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Moch Hasan Ketua tim DPP LPI Tipikor RI, Jawa Timur menyayangkan sikap Pemerintah Gresik yang  terkesan tutup mata dengan maraknya pengusaha pupuk yang diduga Ilegal.

Menurutnya, telah sekian lama pengelolaan pembuatan pupuk non subsidi sampai sekarang berjalan dengan lancar dan aman, padahal ditengarai tanpa memiliki ijin.

“Pemerintah Gresik terlihat tutup mata, sementara oknum pemain gudang hanya bisa diam membisu. Padahal sudah jelas pelanggaran yaitu para pengusaha pupuk memproduksi pupuk tanpa ijin dan sembunyi-sembunyi. Hal ini terjadi karena diduga ada oknum yang membekingi,” jelas Moch Hasan. 

Sesuai penelusuran awak media SUDUTBERITA.com bersama tim DPP LPI Tipikor RI, diperoleh informasi dari salah satu masyarakat di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Jawa Timur (yang tidak mau disebutkan namanya) di Gresik. Mengatakan banyak pemain pupuk yang belum memiliki ijin dari yang berewenan. Rabu, 09/12/2020. 

Menyikapi hal ini, lebih lanjut Hasan mengatakan bahwa maraknya pengusaha pupuk tak berijin terjadi dikarenakan pihak hukumpun terkesan tutup mulut dan membisu, seolah tidak berani menindak tegas terhadap pengelola pupuk non subsidi yang tidak jelas legalitasnya. Sehingga para pemilik usaha berinisial Hd, Nn, CC, Bu An bisa memperkaya diri dengan hanya duduk manis dan santai. Juga masih banyak lagi pengusaha lainnya.

“Padahal jelas-jelas demi terjaganya mutu dan efektivitas dari pupuk, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pupuk yang diedarkan.” kata Hasan.

Dikatakannya juga, sebenarnya Pemerintah telah mewajibkan kepada perusahaan yang mengedarkan pupuk untuk melakukan pendaftaran terhadap pupuknya. 

Ia menyebutkan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU No 22/2019). Menurut Pasal 71 ayat (2) UU No 22/2019, permohonan pengajuan pendaftaran pupuk wajib dilakukan setiap pupuk yang diedarkan, baik yang diproduksi didalam negeri dan / atau pemasukan dari luar negeri.  
Namun, ada yang mewakili dari kewajiban melakukan pendaftaran pupuk pupuk yang diproduksi oleh petani kecil. Dengan catatan yang diproduksi oleh petani kecil hanya dapat di kenal secara terbatas dalam satu Kabupaten / kota (Pasal 72 UU No. 22/2019). 

Pengajuan permohonan pendaftaran pupuk dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS). 
Pemohon yang mengajukan pendaftaran pupuk harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar permohonan pendaftaran pupuk dapat diterima. Persyaratan yang harus dipenuhi dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Peraturan menteri No 05 tahun 2019).  

Permohonan pendaftaran pupuk dapat dilakukan oleh perusahaan. Pendaftaran pupuk dilakukan untuk pupuk anorganik, pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah. Persyaratan pendaftaran pupuk yang harus dipenuhi sebagai perusahaan berikut (Pasal 112 ayat (1) Permentan 05/2019): Rincian konsep label; Bukti pendaftaran merek / sertifikat merek dari instansi yang rusak;

Laporan hasil uji efektifitas; Rincian deskripsi pupuk; Hasil uji mutu atau standar nasional Indonesia (SNI) bagi pupuk wajib standar nasional Indonesia (SNI); dan Penunjukan formulasi di luar negeri bagi formula dari luar negeri. 

Lebih lanjut Hasan menambahkan, Perusahaan dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau berlabel.  Jika perusahaan tetap nekat mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar, maka perusahaan dapat dijerat sanksi pidana. Sanksi pidana berupa pidana penjara lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar (Pasal 122 UU No 22/2019). 

Sementara itu secara terpisah Ketua Umum LPI Tipikor Aidil Fitri, SH mengatakan telah menugaskan Hasan dan kawan kawan sebagai anggota Investigasi LPI Tipikor. 
Hasan ditunjuk memimpin tim untuk melakukan investigasi terkait informasi yang diperoleh dari masyarakat.
Menurut Aidil kalau hal tersebut memang benar ada, sangat merugikan negara maupun masyarakat.

“Jika dugaan produksi pupuk ilegal itu benar, hal ini bisa merugikan negara dari sektor pajak. Tentunya juga bisa merugikan masyarakat petani karena belum tahu unsur kelayakan pupuk yang diduga diproduksi secara ilegal. Hal itu terjadi karena belum ada  hasil lab-nya guna menentukan hasil unsur yang dikandung di dalam pupuk yang diproduksi tersebut.” ucap Aidil Fitri.

(Hsn/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *