SUDUTBERITA-com – Jambi | Hari pertama Pengetatan PPKM Level IV di Kota Jambi, menuai tanggapan dari berbagai pihak. Belum lama, sejumlah Organisasi Eksternal Kampus beri kritik pada kebijakan tersebut. Kali ini, Ketua Umum LPI TIPIKOR RI angkat bicara.

Tahun kedua Pandemi Covid-19 menerpa Indonesia, tampaknya belum menunjukkan angin segar untuk pulih sepenuhnya. Untuk itu, pemerintah sejak beberapa waktu lalu, turut mengambil kebijakan pembatasan kegiatan. Seperti misalnya, PSBB, larangan mudik, hingga pengetatan PPKM.

Tak terkecuali dengan Kota Jambi, baru saja memulai langkah pengetatan PPKM. Itu artinya, sektor usaha dan kegiatan masyarakat kategori non-esensial ditutup sementara.

Lantas, hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum LPI TIPIKOR RI, Aidil Fitri. Dari keterangan tertulis, yang diterima pada Selasa (24/08/2021). Aidil mempertanyakan, apakah pemerintah telah melakukan kajian terlebih dahulu, akan penyekatan ini.

Betapa tidak, Ia melihat dengan adanya hal ini, tentunya berdampak bagi masyarakat kecil. Terlebih kepada, sektor usaha non-esensial yang sementara ini ditutup.

“Hal ini perlu, menjadi perhatian instansi terkait. Karena, dengan keluarnya instruksi Walikota Jambi tersebut, sangat berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat kota Jambi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menyarankan Pemkot untuk lebih ekstra memperhatikan nasib masyarakat kecil saat ini. Seperti, bantuan sosial Kemensos untuk digulirkan secara tepat sasaran.

“Tentu, aktivitas masyarakat di batasi, dengan adanya penyekatan, di beberapa jalan. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian khusus, oleh instansi terkait. Dan juga, wakil rakyat untuk segera mengambil langkah yang arif bijaksana,” tambahnya.

Jika merujuk pada data perkembangan Covid-19 di Kota Jambi, per Senin (24/08/2021). Yakni, untuk angka positif sebanyak 30 kasus, lalu angka kesembuhan sebanyak 67 orang. Sementara, untuk kasus kematian sebanyak 11 orang.

Atas hal itu, Ia menyarankan Pemerintah untuk mengkaji ulang, apakah hal itu masih perlu untuk dilakukan.

“Kita mempertanyakan, langkah Pengetatan PPKM yang ditempuh saat ini. Sementara, di nasional sendiri sudah mengalami penurunan. Apakah masih perlu diterapkan?,” tutupnya.(SB/hsn/LPI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *