Untung saja ini tidak terlalu berdampak penting sampai Nyawa Hilang tetapi dampaknya cukup besar sepanjang sungai.” kata Edyanto Arkan Wabup Kubar

 

SUDUTBERITA.com – Kutai Barat (KALTIM) | Hasil Investigasi Dinas Lingkungan  Hidup (DLH) menyebut pencemaran air di sungai Kedang Pahu kecamatan Damai akhir Juli lalu disebabkan oleh kegiatan pertambangan PT. Gunung Bara Utama (GBU).

Hal ini menjawab teka teki siapa CEMARKAN Sungai Kedang Pahu yang selama ini diperbincangkan warga yang terdampak.

Baca juga:

Dugaan Pencemaran Sungai KEDANG PAHU Siapa TERSANGKANYA?

Oleh karenanya Pemerintah kabupaten Kutai Barat akan jatuhkan sanksi Paksaan terhadap PT. Gunung Bara Utama (GBU).

Wakil bupati Kubar Edyanto Arkan mengatakan, dari hasil temuan itu sangat jelas terjadi kekeruhan di sungai Kedang Pahu. Diduga kuat karena adanya aktivitas pertambangan dari PT.GBU.

“Pertama kita memverifikasi sumber dari pada dampak sungai Kedang Pahu dan Nyahing yang TSS-nya cukup tinggi yang warna coklat itu. Dan disepakati diakui bahwasannya sumber dampaknya dari pembersihan lahan dari satu perusahaan yaitu PT GBU. 
Belum sampai menambang tapi ada pembersihan, yang mana pada saat pembersihan tersebut tidak diperkirakan dampaknya setelah hujan turun menimbulkan luapan. Luapan itulah yang mengakibatkan lumpur yang ada terbongkar dan masuk ke dalam sungai Lejiu Putih,”ujar Edyanto Arkan usai ekspos hasil temuan DLH dengan PT.GBU di kantor bupati yang dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Ali Sadikin, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Makkulau serta KTT dan manajemen PT.GBU. Jumat (13/8/2021)

Foto: Penanda tanganan BAP

Wakil bupati menyebut, sesuai undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 76, akan ada sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, yaitu memperbaiki fasilitas yang ada di sekitar lahan yang dikupas agar tidak terjadi luapan sampai ke badan sungai.

“Untuk itu tidak boleh dulu sementara melakukan kegiatan yang terlalu dekat dengan sungai karena kegiatan yang dilakukan ini terlalu dekat dengan sungai. Minimal 50 meter dari sungai itu harus tidak ada kegiatan,”tegas Edyanto.

Selanjutnya Ia menyebut sumber pencemaran itu terjadi di daerah Lejiu Putih anak sungai Nyahing. 
Indikator utama pencemaran terlihat dari kekeruhan akibat lumpur di sungai Nyahing hingga sungai Kedang Pahu. Dan hal itu juga diakui oleh PT GBU.

“Sementara itu terlihat warna sungai dan kandungannya adalah TSS (Total Suspendid Solid) yang tinggi. Sebenarnya pada sungai setelah sungai Nyahing itu sungai kelas dua, itu maksimum 50 tapi yang ada itu 600 TSS-nya cukup tinggi,”terang dia.

“Ya untung saja ini tidak terlalu berdampak penting sampai nyawa hilang tetapi dampaknya cukup besar sepanjang sungai.” ujarnya.

“Untuk itulah kita peringatan keras agar sebelum melakukan kegiatan betul-betul sesuai dengan RKL rencana kerja dan rencana kelola lingkungan serta rencana pemantauan lingkungan betul-betul aman,”sambung Edyanto dengan tegas.

Foto Istimewa : Sungai Kedang Pahu Kutai Barat

Akibat dari pencemaran itu, menurut Wakil Bupati, sebagai konsekwensinya maka PT GBU diminta untuk menyediakan air bersih bagi warga kecamatan Damai, terutama yang menerima dampak dari aktivitas tambang.

“Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Dan perusahaan kita minta untuk memberikan bantuan berupa air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak. Dan mereka sudah menyiapkan sumur-sumur pompa di Kecamatan Damai di beberapa kampung kecamatan Damai untuk menanggulanginya. Realisasinya itu sedang dikoordinasikan antara kecamatan dengan PT.GBU,” urai Edyanto.

Disamping itu, GBU diminta menghentikan sementara kegiatannya hanya pada areal yang diduga jadi penyebab air keruh.

“Bukan secara keseluruhan tapi yang berada di lokasi yang sebagai sumber pencemarannya itu. Ini dampaknya besar betul, warnanyapun (coklat). Saya bilang sama teman tinggal tambah gula aja lagi,”ucap Edyanto.

Sedangkan pihak manajemen PT.GBU menolak memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi awak media usai ekspos oleh DLH.
Mereka beralasan belum menerima rekomendasi DLH maupun sanksi tertulis dari bupati Kubar. (SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *