KUTAI BARAT (Kaltim), SUDUTBERITA.com | Anggota Gerakan Bersama Masyarakat Kubar kecewa Pemerintah dan DPRD hadir tidak lengkap dalam Rapat Fasilitasi yang digelar DPRD Kubar.
“Kenapa saat akan bermusyawarah masalah masyarakat anggota DPRD Kubar hadir hanya dua orang saja. Jadi dibutuhkan penjelasan dari DPRD Kubar. Termasuk menjelaskan masalah SILPA APBD Kubar dalam beberapa tahun hingga 2021 kepada masyarakat dan LSM,” kata Alsiyus kepada wartawan di Ruang Rapat Komisi usai Rapat Fasilitasi antara Gerakan Bersama Masyarakat Kubar (LSM) dengan Pemkab Kutai Barat (Kubar), Selasa 18/1/2022.
Ketua Dewan Pembina DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparasi (FAKTA) Kutai Barat itu tidak bisa sembunyikan rasa kecewanya disebabkan minimnya kehadiran Anggota DPRD dan OPD yang sudah diundang dalam acara tersebut.
“Karena 25 anggota DPRD Kubar merupakan wakil rakyat dari 16 kecamatan se-Kubar. Jujur, LSM FAKTA sedikit agak kecewa. Termasuk OPD dari pemerintah banyak yang tidak hadir. Usulan kami adalah agar Ketua DPRD Kubar mengagendakan ulang pertemuan selanjutnya,” sambung Alsiyus.
Hal senada disampaikan oleh Aditya perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengaku merasa kecewa atas ketidakhadiran sejumlah OPD yang telah diundang DPRD Kubar untuk menghadiri pertemuan bersama masyarakat tersebut.
“Kami berharap pada pertemuan berikutnya, OPD Pemkab Kubar yang belum datang hari ini, agar bisa hadir dalam pertemuan selanjutnya di DPRD Kubar untuk memberikan jawaban dan klarifikasi kepada masyarakat.” tuturnya.
Sementara itu di tempat yang sama Ketua DPRD Kutai Barat juga mengaku kecewa terhadap ketidakhadiran sebagian OPD yang telah diundang dalam rapat fasilitasi tersebut.
“ DPRD sangat sesalkan hari ini, dari pihak pemerintah ada OPD penting yang tidak hadir. Hanya ada 3 OPD. Sementara yang kami undang sebanyak 8 OPD Pemkab Kubar, padahal hal ini jauh hari telah disampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kubar H.Edyanto Arkan,” ujar Ridwai saat diwawancarai awak media.
Ketua Dewan itu menerangkan, dia sebelumnya sudah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wakil Bupati Kubar, H. Edyanto Arkan SE bahwa Gerakan Bersama Masyarakat Kubar yang terdiri dari Ormas, LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) dan para tokoh masyarakat itu, meminta jawaban dari sejumlah pertanyaan mereka terkait pembangunan Kubar kepada pihak pemerintah diantaranya terkait dengan Silpa yang terjadi setiap tahun dengan nilai yang besar, adanya proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan lainnya.
“Ini memang ranah pemerintah. Sekali lagi saya menyayangkan OPD tidak bisa full untuk hadir hari ini. Termasuk Dinas PU, satupun tidak ada yang hadir. Kami kedepan ketika sudah menyusun jadwal (agendakan pertemuan ulang), akan mengundang sedikit keras, agar mereka OPD pemerintah mau hadir.” tegas Ketua DPRD Kutai Barat Ridwai.
Diketahui sebelumnya Rapat Fasilitasi digelar DPRD Kutai Barat antara Gerakan Bersama Masyarakat Kubar (LSM) dengan Pemkab Kutai Barat (Kubar) namun tidak semua anggota Dewan dan OPD yang diundang hadir dalam acara tersebut.
Dalam pantauan media ini hanya ada 3 OPD dari Pemkab Kubar yang hadir dalam Hearing (Rapat Dengar Pendapat) yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRD , yakni perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Suwito, serta Sekretaris Bappeda Kubar Philip Silitonga, Sementara dari PUPR Kubar tidak hadir.
(Red-SB/Paul)
