KUTAI BARAT (Kaltim), SUDUTBERITA.com | Dalam sepekan terakhir ramai diberitakan oleh media terkait kerusakan jalan Nasional dari Samarinda – Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang membuat kemacetan kendaraan hingga mengganggu roda perekonomian di ke dua kabupaten tersebut.
Kondisi memprihatinkan tersebut mengundang simpati dan empati dari sekelompok warga dengan inisiatif memperbaiki di titik yang rusak demi kelancaran kendaraan yang lalu lalang.
“Etam (red: kami) ni inisiatif aja saat ku bawa lewat itu grader, pasti ku suruh operatornya sambil nyapu jalan yang agak rusak,” ujar Kim Sianto di lokasi ujung jembatan Muara Mujan kecamatan Tering menuju Mahulu kepada SUDUTBERITA.com saat dikonfirmasi. Senin 3/1/22 pagi.
“Buang lumpur depan dan ujung jembatan saja,” imbuh Kim.
Menurutnya kondisi ini akan lebih baik apabila ditambah dan ditimbun batu.
“Itu akan bagus jika ditimbun, minimal 50 rit dump truk buang batu dan sirtu, tapi pitis (uang) besar jika begitu.” katanya tersenyum penuh arti.
Kim mengaku kegiatan ini bukan berarti mengambil alih tugas pemerintah, tetapi lahir dari rasa prihatin dan kepedulian kepada warga pengguna jalan Nasional dari Kabupaten Kutai Barat menuju kabupaten Mahakam Ulu.
“Kasihan melihat warga lewat di sini karena ada lumpur dalam, bahkan sampai ada yang terjatuh karena licin.
Ya etam lakukan yang bisa dikerjakan sebelum pemerintah turun tangan.
Sekali lagi bukan karena maksud apa-apa, kita peduli kepada warga saja.” tegas salah satu Lawyer di Kutai Barat itu.
Sementara dalam kegiatannya itu Kim Sianto didukung oleh H. Achmad Syaiful (Acong) wakil Ketua DPRD Kutai Barat dari Fraksi Golkar.
“Ya sepenuhnya didukung oleh pak Haji Acong.” jelasnya mengakiri konfirmasinya.
Sebelumnya diberitakan oleh media ini, Ketua DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kabupaten Kutai Barat Hertin Armansyah menilai pembangunan jalan Samarinda – Kubar yang juga jalan trans ke Provinsi Kalteng ini sudah lama tak tersentuh perbaikan.
Dia mengaku sangat kecewa dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sebab Kalimantan Timur sampai pada era pemerintah presiden Joko Widodo pembagunan daerah ini sangat minim.
Padahal menurut dia, daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu telah menyumbangkan ratusan triliun rupiah kepada negara.
“Kami masyarakat sangat sedih dan kecewa terhadap pemerintah pusat RI. Karena Kubar – Mahulu merupakan penghasil (devisa) yang besar, dari SDA sawit, pertambangan hingga hasil hutan bahkan sampai habis hutan atau kayu,” ujar Hertin kepada media di lokasi jalan rusak di Perian. Rabu 29/12/21
Kekecewaan Hertin itu juga terjadi karena pembangunan di Kubar maupun kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia masih belum banyak tersentuh pembangunan.
“Kami warga Kubar-Mahulu konsisten memenangkan pak Jokowi sebagai RI 1, dua kali Pilpres selalu diatas 80%. Tapi tidak ada pembangunan masuk. Kalau kami tau, kalah itu justru bikin supaya ada jalan tol, tidak usah repot-repot kami berjuang supaya pak Jokowi menang,” ungkap Hertin kecewa.
Dia Menilai penyebab kerusakan jalan hingga ratusan km ini karena dilewati truk yang muatannya melebihi kapasitas jalan.
Atas kondisi itu LSM Fakta dan masyarakat Kubar – Mahulu mendesak pemerintah pusat segera memprioritaskan perbaikan maupun peningkatan jalan di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru tersebut.
“Kami mendesak pemerintah, baik daerah maupun pusat agar segera melakukan perbaikan dan membangun jalan kelas dua. Ini sangat dibutuhkan, urgen sekali karena ini urat nadi perekonomian,” tegas Hertin.
“Jalan trans Kalimantan Samarinda – Kubar ini estimasinya membangunnya hanya kurang lebih 3,4 Triliun, sementara Kaltim nyumbang ke Pusat mencapai 650 Triliun pertahun. Percuma ada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim (BBPJN) Di Balikpapan. Mestinya jalan trans kaltim ini harus level kelas dua, dan kami minta itu minimal, kalau hanya level kelas 3 seperti yang ada percuma tidak akan bertahan lama,” tandas Hertin.
Bahkan anggota DPR RI dari Kutai Barat, Ismail Thomas juga sempat meradang karena kondisi Jalan Tersebut.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kelahiran Kutai Barat itu menyebut jalan negara mestinya jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun faktanya hingga kini jalan darat Samarinda – Kubar belum ada peningkatan.
“Apa yang diperbuat pemerintah pusat. Jalan hancur-hancuran. Ya kasihan ekonomi masyarakat susah. Sudah dalam kondisi Covid, karena jalan jelek harga barang-barang naik karena biaya tinggi,” ujar Ismail kepada media ini di Sendawar, Jumat 24/12/2021.
BACA BERITA TERKAIT : Jalan Negara Samarinda – Kutai Barat Hancur, Ismael Thomas Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
Ia menerangkan akibat jalan rusak waktu perjalanan jadi lebih lama. Sedangkan dengan kondisi jalan baik saja sudah memakan waktu 8-10 jam. Ditambah jalan rusak lama perjalanan jadi 12 jam bahkan hingga 15 jam perjalanan dari ibu kota Provinsi di Samarinda menuju Kubar.
Bahkan masyarakat kini beralih menggunakan jalur sungai dengan speed boat.
“Itupun mereka pakai speedboat dengan harga lebih mahal,” kata Ismail Thomas.
Penulis : Paulus Buditomo
Editor : Redaksi
