SUDUTBERITA.com, Lampung Utara – Organisasi Masyarakat Posko Perjuang Rakyat (DPC- POSPERA) Lampung Utara menyampaikan pendapat di muka umum yang meminta ketegasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat dan Aperatur wilayah Hukum Lampung Utara terkait Dana Desa (DD).

POSPERA Lampung Utara menyerukan agar dugaan penyelewengan penggunaan DD Tahun Anggaran 2019 diusut tuntas. Penggunaan DD disenyalir melanggar kententuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam aksinya, sejumlah peserta yang turut hadir menyerukan pengusutan dugaan penyelewengan DD, demikian juga lewat orasi di halaman kantor Inspektorat Lampung Utara, kamis (5/12/19).

Dalam orasinya, koordinator aksi menyampaikan dugaan tersebut mengenai Bimbingan Teknis Kepala Desa Ke Kuta Balai yang di ikuti oleh 194 Kepala Desa sepekan silam dan Sekretaris Desa ke Jokjakarta di ikuti oleh 200 peserta, kedua kegiatan menelan anggraan mencapai empat meliar lebih.

“hal ini menjadi perbimcangan publik yang sangat serius, POSPERA menilai Bimtek di maksud hanya untuk hambur-hamurkan uang negara saja dan Bimtek tidak akan merubah Budaya Korupsi terkait DD yang secara masif”, sebut Juaini Adhami dalam orasinya.

“Aksi ini bukan yang terakhir, bila mana apa yang kami sampaikan baik secara tersirat maupun tersurat tidak ada proses lanjutan penindakan yang serius dari Aperatur Pemerintah dan Hukum setempat, maka kamipun akan secara bersekala menyampaikan saran pendapat sampai di gedung Istana Mardeka di jakarta untuk menghantarkan laporan yang sama dengan Presiden RI”, kata dia.

Hal senada di sampaikan oleh salah satu peserta aksi, “Pembicara atau pemateri dalam kegiatan Bimtek Kepala Desa Ke Bali, masih dari lampung utara, terus ngapain jauh-jauh harus ke Bali”,ujar salah seorang dari peserta aksi.

Dengan beberapa dugaan yang di maksud,kami anggap Penyelengara Kegiatan Bimtek, sudah mengangkangi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,dengan tegas kami nyatakan usut sampai tuntas,persoalan Bimtek Kepala Desa, Bimtek Ibu PKK, Bimtek Sekretaris Desa, Bimtek TPK, Bimtek Bendahara Desa, tentunya dampak dari ini semua Pihak Oknum sudah mengkoyak-koyak uang masyarakat desa dengan nilai 36,-Jt tiga puluh enam juta/Desa.

Kenapa saya ketakan demikian,sesuai dalam dasar di UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”dalam mekanisne Pengelolaan/Penggunaan Dana Desa harus berdasarkan dari hasil musyarawah dan mupakat masyarakat Desa secara akuntabilitas dan efektif,dan tidak ada satupun BAB dan Pasal mewajibkan Pemerintah Desa mengikuti Bimtek, cetusnya.

Sebagai harapan apa yang sudah kami sampaikan baik kepihak Inspektorat maupun Kejaksaan dan Kopolisian,atas saran pendapat kami, dapat di tindak sesuai dengan jadwal dan waktu 30 hari masa kerja setelah surat kami sampaikan, untuk menjamin kepastian hukum.”tutup dia.

Sampai berita ini di terbitkan pihak penyelengara Bintek belum dapat di konfirmasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *