SUDUTBERITA.com – Kutai Barat (KALTIM)  | Tiga anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat sambangi PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) di kecamatan Jempang Sabtu 20/8/21.

Antara lain Noratim dari partai Demokrat serta Agus Sophian dan H.Suharna dari Partai Nasdem.

Kunjungan gabungan fraksi tersebut fari Partai Demokrat diwakili Noratim dan Partai Nasdem, Agus Sophian fan H.Suharna. Turut mendampingi pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPM-PTSP) serta kepala desa Muara Tae.

Anggota dewan dan tim pemerintah melakukan pertemuan dengan manajemen PT GBPC di kantor perusahaan kampung Muara Tae kecamatan Jempang.
Kemudian mengadakan peninjauan lapangan di lokasi bekas tambang PT Gunung Bayan di kecamatan Jempang dan Siluq Ngurai.
Rombongan diterima langsung Pjs Kepala Teknik Tambang Yulianus Marto dan sejumlah pimpinan perusahaan.

Noratim menjelaskan, kunjungan anggota dewan dan pemerintah itu untuk melihat secara langsung persiapan perusahaan  PT Gunung Bayang Pratama Cosl (GBPC) jelang masa berakhirnya seluruh kegiatan tahun 2025 mendatang.

“Informasi yang kami tahu bahwa PT Gunung Bayan sebentar lagi akan cabut dari sini. Oleh karena itu kami kesini untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan,”ujar Noratim kepada manajemen PT GBPC.

Foto:SB/NORATIM Fraksi Partai Demokrat DPRD Kubar

Perhatian khusus DPRD dan Pemerintah yakni mengenai penutupan lahan bekas tambang. Terutama kolam-kolam tambang yang lubangnya mencapai puluhan meter.

“Karena salah satu masyarakat saya di Bekokong dulu meninggal (di lubang tambang).” ungkap Noratim.

“Nah ini yang menjadi pertanyaan kami di DPRD sampai kapan karyawan menungggu untuk menjaga disitu. Dan apakah sudah ditutup atau belum,” lanjut Noratim.

Ditambahkannya, ada banyak lubang tambang yang masih dibiarkan terbuka. Sehingga pihak perusahaan perlu terus mengawasi.

Selanjutnya soal pemanfaatan lahan bekas tambang.
Menurutnya politisi berlambang Mercy itu. Yaitu sebelumnya ada kesepakatan antara perusahaan dengan warga yang menyerahkan lahan, yakni jika Perusahaan  selesai kegiatan tambang, warga boleh menggunakan kembali lahan tersebut. 

Alasannya karena sebagian besar areal di kecamatan Jempang, Muara Lawa, Siluq Ngurai hingga Bongan kini dipagar izin Hak Guna Usaha (HGU) berbagai perusahaan. Sehingga masyarakat kesulitan mencari lahan untuk berladang atau berusaha.

Sedangkan saat ini anggota dewan melihat ada banyak patok tanah perusahaan yang kini jadi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat.

“Itu kami lihat di pinggir jalan ada plang TNI. Nah ini tolong dijelaskan sejauh mana proses serah terimanya dan seperti apa hak-hak masyarakatnya,”tegas Noratim.

Sedangkan politisi Nasdem Suharna mengatakan, pemerintah daerah dan DPRD menginginkan jangan sampai masyarakat dirugikan pasca berakhirnya usaha tambang..

“Dalam kehidupan itu tidak ada yang mau dirugikan. Semua pasti mau sama-sama enaklah. Tapi jangan sampai masyarakat yang dirugikan,”kata politikus mantan Petinggi kampung Srimulyo kecamatan Sekolaq Darat.

Sementara itu Pjs Kepala Teknik Tambang (KTT) Yulianus Marto menyebut PT GBPC tengah mengajukan dokumen Rencana Pasca Tambang (RPT) ke pemerintah pusat. 
Namun kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan persetujuan.

Pihaknya mengklaim lahan yang direklamasi sudah mencapai 95%,
hanya soal pengawasan kolam-kolam tambang masih jadi tanggungjawab perusahaan. 

“Selama ini kita selalu koordinasi dengan pemerintah daerah dan kami selalu melaporkan semua kejadian di lokasi tambang. Kalau untuk rekalamasi kita sudah mencapai 95%,”papar Marto.

Foto:SB/YULIANUS MARTO Pjs. KTT GBPC

Diterangkan nya, awalnya areal konsesi PT GBPC seluas 15000 ha, namun kemudian diciutkan atau releuingius sehingga total hanya 11900 ha. Sedangkan dari 11900 ha itu hanya 3.500 hektar yang ditambang.

”Sisa 6000 lebih itu yang masih original,”kata Pjs. KTT Marto.

Lahan bekas tambang dari total lahan 11900 ha peruntukannya  sudah dialokasikan untuk berbagai pihak. 
Sementara proses serah terima lahan itu ada yang sedang dilakukan (on progress) dan ada yang sudah selesai dilakukan serah terimaia melalui perjanjian kerja sama.

Lebih lanjut Yulianus Marto menerangkan hampir seluruhnya dipergunakan untuk fasilitas publik. Dari kawasan perkebunan dan peternakan sapi.
Juga lahan untuk lamin adat sekitar 5,3 ha. Lahan tersebut tengah dikoordinasikan dengan lembaga adat kabupaten dan Pemda Kubar untuk dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kedua lahan untuk pariwisata, tepatnya di bekas kolam tambang kampung Muara Tae kecamatan Jempang seluas sekitar 60 hektar.

Pemanfaatan lainnya, ada dua kolam bekas tambang seluas 83 hektar di kecamatan Siluq Ngurai yang diminta oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk dibangun sarana air bersih.

“Nah ini kemarin kami diminta oleh PDAM untuk melakukan uji sampel air. Dan kita sudah lakukan di dua laboratorium selama tiga bulan berturut-turut. Hasilnya sudah ok tidak mengandung zat beracun,”terangnya.

Marto menambahkan, PT GBPC juga sudah mengalokasikan lahan untuk perkebunan sawit masyarakat sekitar 300 ha, yang akan diserahkan dalam tiga tahap.

Tahap pertama sudah diserahkan 64 ha dan kini dikelola oleh masyarakat bahkan sudah menghasilkan buah. 
Kemudian tahap dua seluas 105 ha, hanya masih menunggu surat jaminan reklamasi dari kementerian ESDM.
Sedangkan penyerahan lahan sawit tahap 3 ada sekitar 130 hektar.

“Yang 130 ini masih dikelola oleh gunung bayan. Nanti setelah dianggap layak oleh kementerian ESDM baru kita serahkan ke masyarakat lewat pemda,”urai Marto.

Perusahaan juga sudah mengalokasikan lahan bekas tambang untuk kolam ikan seluas 20 ha.

“Kita ada keramba apung dan kolam daratnya. Ini kita lagi uji coba di daerah simpang manis. Ini ikan belum ada karena kendalanya disitu ada berang-berang. Jadi ikannya mati. Sekarang kami lagi bikin keramba apung kaya peti,”katanya.

Sementara untuk peternakan sapi disediakan lahan seluas 500 ha. Bahkan sudah ada penggembalaan sapi oleh 3 kelompok tani.

Selanjutnya ada lahan untuk pembangunan sekolah SD dan TK Kem Baru di kecamatan Jempang seluas 6,5 ha.

Untuk lahan yang diminta TNI menurut KTT Gunung Bayan sudah ada pembicaraan dengan berbagai pihak. 
Baik pemda maupun TNI, namun dari permintaan 5000 ha, baru 1723 ha yang disediakan.

“Ini sudah ada penandatanganan kerja sama antara komisaris gunung bayan, Gubernur Kaltim dan Panglima TNI waktu itu pak Gatot Nurmantyo, disepakati sesuai permintaan kurang lebih 5000 ha,” paparnya.

Untuk memenuhi kuota 5000 ha, maka perusahaan tengah mempersiapkan penyerahan tahap dua sekitar 930 ha dan tahap tiga 2300 ha.
Kemudian lahan bekas tambang sisa yang belum terbagi rencananya untuk tempat pembuangan akhir (TPA) domestik di Muara Tae seluas 3 ha, lahan pekuburan umum 50 ha dan perkebunan karet 411 ha.

Lahan juga dialokasikan untuk jalan pemda serta tower SUTET PLN.

Sementara terakit permintaan masyarakat agar tanah dikembalikan kepada warga yang menyerahkan lahan menurut manajemen perusahaan akan diupayakan.

Adapun lahan yang sudah dibayar lunas oleh perusahaan sekitar 8000 lebih ha dari total 11900 ha yang dikelola.

“Sebenarnya lahan itu sudah tidak kita pakai lagi, tetapi kita tidak bisa mengembalikan ke situ (masyarakat) kalau belum kita reliunguis. Tapi kalau memang ada diluar yang sudah dilepas itu otomatis kita kembalikan ke masyarakat. Contoh seperti yang karet itu,”jelas Yulianus Marto.

Usai presentasi, anggota dewan dan rombongan bersama perusahaan langsung meninjau lokasi yang akan diserahkan untuk pembangunan fasilitas publik seperti yang dipaparkan pihak GBPC.

Foto:SB/MAHARAN Kasi Pengkajian LH DLH Kubar

Dihubungi media di lokasi, Kepala seksi pengkajian lingkungan hidup dari DLH Kabupaten Kutai Barat Maharan mengaku belum ada penilaian terhadap hasil reklamasi yang dilakukan PT GBPC.

“Karena mereka harus menyelesaikan dulu dokumen rencana pasca tambang sebagai acuan mereka dalam penyelesaian pasca tambang,”ungkapnya.

Sedangkan Petinggi kampung Muara Tae Santy mengaku, sejak perusahaan berhenti menambang, warga dan pemerintah kampung sudah mengajukan pengalihan lahan untuk kepentingan umum.
Seperti pembangunan sekolah, pemakaman umum hingga pariwisata. Hanya saja selama ini belum ada kejelasan.

Foto:SB/SHANTY Petinggi Kampung Muara Tae

Santy merasa lega, setelah permohonan warga itu dipastikan melalui penunjukan lokasi secara langsung oleh perusahaan didampingi anggota DPRD.

“Kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung untuk perkembangan kampung kami bisa lebih baik dan lebih maju kedepannya. Cuma terkait pembangunan kami belum bisa bertindak, belum bisa berbuat apa-apa selagi kami belum bisa pegang legalitas yang jelas dari perusahaan,” sebut Santy.
(SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *