SUDUTBERITA.comKUTAI BARAT (Kaltim) | Bupati Kutai Barat akhirnya buka suara terkait utang makan tim satgas covid-19 Kabupaten Kubar yang belum terbayar sampai 1 September 2021

Saat ditemui awak media FX. Yapan merasa heran karena utang tersebut belum terbayar padahal Pemkab Kubar telah memiliki dana hampir seratus miliar melalui biaya tak terduga (BTT).

Anggaran itu telah dikeluarkan  bagian keuangan untuk masing masing SKPD yang tergabung dalam tim satgas covid 19.

“Kita serahkan kepada aparatur. Karena uang kita sudah keluar dari keuangan tinggal mereka, siapa ndak mau bayar siap aja. Kan kita ada BTT. BTT kita ini untuk APBD-P kita tambah lagi hampir 100 miliar,”ujar bupati FX.Yapan kepada wartawan di lobi utama kantor bupati. Rabu 1/9/21

Yapan mengaku kesal dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencari-cari alasan hingga utang tak terbayar.
Meskipun tidak memiliki anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pemerintah sudah menyediakan dana talangan melalui BTT.

“BTT ini banyak orang (pejabat SKPD) ndak paham, wah kami nggak ada dana, loh apabila tidak ada di dalam anggaran dinas itu maka BTT lah dipakai. Itu namanya belanja tak terduga makanya saya benci betul mereka kalau ditanya oh kami nggak ada dana, apa gunanya BTT ratusan miliar itu,”ungkap Yapan kesal.

Kekesalan Bupati Kubar itu terjadi lantaran anggaran BTT sudah diketok sejak bulan April dan APBD induk diketok awal tahun. Namun demikian hingga menjelang akhir tahun realisasinya rendah. 
Sampai utang makan minum tim satgas covid-19 di posko penyekatan kecamatan Bongan belum terbayar. 

“Kan proses APBD itu mulai dari bulan April, waktu itu belum kejadian kan, nah kita nggak bisa masuk di dalam anggaran. Begitu anggaran sudah diketok baru ada masalah. Memang anggaran tidak ada kita tadi karena dia belum terjadi, nah itulah guna BTT. 
Yang tidak sempat dimasukkan di dalam APBD, anggaran BTT itulah dipakai, apa kurangnya hayo. BTT kita 100 miliar lebih, besar itu,”sebut Yapan kesal.

“Lah iya jelas, ini perlu kita benahi kita ngawasi ini (kerja OPD), saya ndak mampu juga kalau itu terus (menjadi masalah),” sambung Bupati.

Yapan menegaskan sudah mendesak SKPD dan mempercepat realisasi anggaran, namun setelah dimarahi baru diproses cepat.

“Aduh habis sudah (kesabaran), tahu nda saya sampai marah-marah kalau ada orang, viral itu,”ucapnya.

Bupati Kutai Barat dua periode itu merasa semua beban seolah dilimpahkan pada dirinya. Padahal semua lini ada SKPD yang menanganinya.

“Nah inilah kadang-kadang masyarakat itu ndak paham, masyarakat misalnya tidak ada makanan, Bupati yang salah, masyarakat tidak ada minuman bupati salah, padahal ada dinas. Yang kita sudah anggarkan ke dinas-dinas anggaran besar, apa ha lagi,”urai Yapan sambil ketawa lepas bersama awak media.

Malahan Bupati mengaku, ia menyebut kalau tidak karena terhalang aturan sebenarnya  mau segera mengganti para pejabat dengan kinerja buruk.
Sebab ada edaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang kepala daerah yang baru terpilih di Pilkada serentak, untuk memutasi pejabat sebelum 6 bulan menjabat.

“Iya tanggal 27 Oktober baru itu lepas, padahal kita ada surat dari kementrian Dalam Negeri ada surat dari KASN pusat bahwa kita boleh tapi surat dari Bawaslu tidak boleh.
Saya bilang tadi kami dua wakil bupati (Edyanto Arkan) berembuk daripada nanti orang viral lagi, ndak usah, tunggu aja 27 Oktober biar ambil aman,”katanya.

Berangkat dari pengalaman yang sudah, Yapan mengharuskan kedepannya, sesuai dengan aturan para pejabat di lingkup pemkab Kubar akan menjalani asesmen tes di Samarinda pekan depan.

Yapan mengaku akan menempatkan pejabat sesuai kompetensi dibidangnya masing-masing. 

“Itu ada uji kompetensi tanggal 7 ini mereka milir Samarinda ikut tes. Uji kompetensi itu adalah orang provinsi, kita lihat hasilnya jadi tidak ada oh kamu kesini kamu kesini nggak ada.
Harus ikut asesmen tes nanti. Adik kandung saya tidak lulus asesmen tes tadi, tidak lulus ya sudah enggak ngurus sudah,”terangnya. 

Lebih lanjut Bupati Kutai Barat itu memastikan semua pegawai ASN yang menduduki jabatan harus lulus tes asesmen baru diberi kesempatan mengisi pos yang ada.

“Saya minta semua dinas walaupun nanti dia tidak digeser tapi dia wajib ikut uji kompetensi. Saya ndak mau ambil resiko, jadi saya orang objektif. Kalau anda lulus kompetensi ya sudah, kalau ndak lulus ya sudah karena saya tidak ambil risiko, itu pun kita masih salah,”papar Bupati Politisi dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Foto : Adrianus Joni SH, MH. PLT Kalak BPBD & Kabag Hukum Pemkab Kubar

Sedangkan secara terpisah Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat Adrianus Joni mengaku akan segera membayar utang makan tim satgas covid-19 dalam waktu dekat.

Menurut Joni (panggilan akrab Adrianus Joni), utang makan senilai 230 juta lebih itu belum dibayar karena masih ada proses review (Analisa dokumen) di Inspektorat Kubar.

“Memang betul kita punya utang, tetapi sekarang itu proses review di Inspektorat kabupaten Kutai Barat. Hasil review sudah keluar nggak lama lagi saya perintahkan pak Kamius (Kabid PK) agar segera (dibayar),”kata Joni saat diwawancarai awak media di kantor BPBD Kubar, Rabu (1/9/2021) sore.

“Uang itu ada, kita ini bukan tidak mau membayar tapi proses administrasinya harus kita sesuaikan, itu masalahnya. Karena dalam hal penggunaan BTT ini kita harus hati-hati, artinya bukan semata karena niat baik kita tetapi secara aturan barang itu harus benar, kan begitu,”sambungnya.

Dia mengaku Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah perlu melakukan review, karena menggunakan dana yang belum dianggaran dalam APBD murni, alias menggunakan dana tak terduga.

“Karena yang dilarang oleh aturan itu kita melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan. Maka oleh karena itu kita perlu koordinasi ke Inspektorat karena APIP itu pengawas kita. Merekalah yang harus tahu duluan.
Review nya sudah keluar itu termasuk kita pemerintah menjalankan asas kehati-hatian dalam melaksanakan atau menatausahakan anggaran BTT ini,”terang Adrianus Joni.
.
Dia juga mengaku dirinya baru ditunjuk menggantikan Kalak BPBD Kubar Henderman Supanji tanggal 16 Agustus lalu. Sehingga dia tidak tahu persis berapa utang yang harus dibayar. Termasuk soal janji-janji pemerintah sebelumnya. 

Joni pun  tidak memberikan kepastian kapan utang makan yang menumpuk sejak Desember 2020 hingga Januari-Februari 2021 itu akan dibayar.

“Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya tidak berani (janji tanggal brapa). Karena kalau saya bilang waktu nanti saya ditagih, tapi kalau saya bilang tidak nanti terlalu lama satu minggu bisa, dua minggu bisa,”katanya.

Menurut Joni, pada prinsipnya pemerintah tidak pernah mempersulit petugas lapangan yang telah bekerja di posko penyekatan covid-19 kecamatan Bongan. Namun secara administrasi harus sesuai dengan aturan.

“Karena kita tidak mau salah setelah kita keluarkan kebijakan ini, jadi lebih baik kita agak berlama, tapi dari sisi kebijakan kita sudah betul. Dan itu saya sudah perintahkan PPTK BTT di BPBD untuk segera selesaikan urusan itu,  tinggal pembayaran. Sudah tidak ada masalah review sudah keluar,”pungkas Adrianus Joni.

foto : Emmy Ria Ningnsih pemilik warung 3D

Sementara itu pemilik warung makan Debi dan Deca (3D) di kampung Jambuq Makmur kecamatan Bongan Emmy Ria Ningsih membenarkan piutang makan pemkab Kubar belum dibayar.

“Saya gak dapat berita apa-apa pak (pembayar utang). Maaf saya masih di Jawa,”ucap Emmy melalui pesan singkat, Selasa (31/8/2021).

Sebelumnya istri dari Romi warga Jambuq Makmur Kutai Barat itu mengaku kecewa dengan janji yang hanya bersambung janji dari pemerintah. Sebab bagi dia uang sebesar Rp.232 juta adalah sangat berarti bagi kelancaran usaha dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya 

Emmy Ria Ningsih, pengusaha rumah makan Debby Dan Deca (3D) mengaku utang untuk bulan Januari-Februari 2021 sekitar Rp 210.755.000. Sedangkan Desember 2020 sekitar Rp 20 juta lebih. Artinya total uang yang belum dibayar Pemkab Kubar sekitar Rp 232 juta.

Sambil menunggu dibawah rindang pohon Ketapang yang tumbuh subur didepan warungnya namun tidak sesubur harapannya ia masih menanti dan berkata dalam hati, “KAPAN UANG WARUNGKU DIBAYAR?”.
(SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *