SUDUTBERITA.com – Labura | Kaur Desa Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara bantah kalau oknum Camat melakukan Pungli Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) anggaran ADD/DD terhadap para Kaur se-desa Halimbe.

Menurut salah satu Kaur Desa Halimbe Riswanto (37 mengatakan tidak ada pungli.
“Tidak benar tentang issue yang sedang beredar itu bahwa Oknum Camat Aek Natas  Melakukan pungli,” kata Riswanto kepada Media online saat di konfirmasi di kantor Kepala Desa Halimbe sekira pukul 17.00 WIB (12/4/2021).

Dijelaskannya, pada Tahun 2019  oknum Kepala Desa Halimbe menuai masalah tentang penggunaan Aggaran ADD/DD dan  sekitar 500 Juta Rupiah.

Sejak kepemimpinan kepala Desa yang lama, Warsito (40) dilantik menjadi Kepala Desa Perkebunan Halimbe, dia memotong gaji seluruh Kaur Desa setiap Gajian, besaran penghasilan tetap (SILTAP) atau gaji sebesar Rp. 2.020.000,- ( Dua Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) perbulan.

Lebih lanjut Riswanto mengatakan Pada akhir Tahun 2019 gaji srluruh perangkat tidak dibayar,
“Gaji kami seluruh perangkat atau Kaur Desa tidak dibayar oleh Oknum Mantan Kepala Desa Halimbe Warsito, tepatnya gaji bulan 11 dan 12 tahun 2019,” tuturnya.

Karena menjadi temuan Pemeriksa Keuangan, maka pihak Pemerintahan Desa PMDK tidak mau mencairkan gaji seluruh Kaur Desa Halim terhitung Januari sampai dengan Juni 2020.

“Dengan kerendahan hati Bapak Camat Aek Natas H. Rojali SE, bersedia memenuhi permintaan PMDK mengingat biaya hidup para Kaur sudah terancam, dengan syarat pembayaran Gaji kami harus dikantor Camat dan di saksikan langsung Kaur Kecamatan (KAUR CAM) Kecamatan Aek Natas Labuhan Batu Utara.” sebut Riswanto.

Diterangkan juga, kata Riswanto ada dikutip (red: dipotong) dengan ikhlas karena kebiasaan lama yang sudah terjadi, 
“Karena sudah biasa kami sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 dikutip oleh Kepala Desa yang lama Warsito, akhirnya tanpa diminta namun inisiatif kami Kaur Desa Halimbe yaitu; 1. Nirwanto, 2. Dedi Armaya, 3. Wagiyem, 4. Suyanti, 5. Eko Candra, 6. Dian Syahputra, 7. Siswanto, 8. Samson Sihombing, dan 9. Rudianto Oppu Sunggu,  sekumlah seratus Ribu x 6 bulan x sembilan orang jumlah Rp. 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus ) kepada, SEKCAM beserta Kasi Pem bangunan dan para Staf dengan ikhlas.” jelas Riswanto.

Ketika ditanya lebih rinci Riswanto menjelaskan pernah disuruh tanda tangan oleh Warsito (Kepala Desa lama). “Sebelum ditangkap mantan Kepala Desa Lama Warsito, mendatangi saya ke tempat kerja deresan Perkebunan Halimbe beserta satu orang LSM Berinisial END. 
Dia menyuruh saya menandatangani diatas meterai, tanpa saya baca. Dan saya percaya karena Kepala Desa atasan saya yang menyuruh hingga saya tanda tangani,” papar Riswanto.

Ia melanjutkan, “Ternyata belakangan terbongkar surat yang ditandatangani menuding Kaur Cam dan Camat melakukan Pungli.” jelas Riswanto.

Pada bulan Juni 2020, beredarlah issue bahwa Camat melakukan pungutan liar (PUNGLI) dari penghasilan tetap (SILTAP) Kaur Desa Perkebunan Halimbe ADD/DD Tahun 2020.

“Hal itu terdengar oleh Camat Aek Natas H. Rojali SE, menyuruh Sekcam, Kaur Pem, dan Staf mengembalikan pemberian kami itu, dikembalikan kepada kami pada bulan Agustus Tahun 2020,
Terpaksa kami terima dengan hati yang sangat sedih. Dan rasa kesedihan itu ialah, akibat pemberian kami ke Kaur Cam dengan ikhlas membuat mala petaka menuding Oknum Camat Pungli Gaji Kaur, padahal bapak Camat semula tidak tahu tentang uang pemberian itu.” ucap Riswanto mengakhiri dengan nada sedih.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Halimbe Agung Priono saat dikonfirmasi Wartawan, membenarkan berita mantan Kades Warsito kerap melakukan potongan,
“Memang beredar informasi bahwa oknum mantan Kepala Desa berinisial Warsito kerap melakukan pengutipan setiap Kaurnya Gajian,” jelas Agung,  Sabtu (10/04/2021) dikantornya sekira Pukul 17.15 Wib

Saat berita ini dirilis, Warsito telah mendekam didalam Rumah Tahanan (RUTAN) Lembaga pemasyarakatan Rantauprapat, Diduga akibat KKN DANA DESA  ADD/DD sebesar 500 juta.

Setelah Camat Rojali SE mendenga Issu beredar Kaur Cam, SEKCAM,KASI PEM, DAN STAF melakukan Pungli, dengan Tegas Pak Camat memerintahkan agar segera mengembalikan uang pemberian Kaur Desa Halimbe, dikembalikan dan membuat tanda terima pengembalian diatas Meterai enam ribu, papar Agung Priono.

Secara terpisah, Camat Aek Natas H. Rojali SE saat dikonfirmasi, kepada Wartawan membenarkan memerintah kembalikan uang.

“Memang benar saya perintahkan uang pemberian Kaur Desa Halimbe dikembalikan,” tegas Camat H. Rojali, 10/04/2021 sekira Pukul 18.00 Wib dirumah dinasnya.

Camat juga menjelaskan, 
“Cerita  yang saya dengar berawal uang tersebut pemberian. Setelah saya tahu ada uang pemberian dikonfrontir menjadi pungli, maka saya suruh dikembalikan oleh SEKCAM, KAUR PEM, DAN STAF  saya.” terang Camat Aek Natas.

Sesuai dengan perintah  Presiden RI melalui Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa kesepakatan antara kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Tanggal 28 Februari 2018 PUKUL 19.36 WIB, mengungkapkan dalam kesepakatan tersebut, oknum pejabat Pemerintahan Daerah yang terindikasi melakukan korupsi, bisa dihentikan perkaranya, jika mengembalikan uang yang dikorupsinya.

Namun demikian, penghentian perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati, Polri atau Kejaksaan Agung terlebih dahulu berkordinasi dengan Aparat  Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Jika APIP hanya menemukan indikasi pelanggaran administrasi,maka akan ditangani di internal Kelembagaan APIP.

Namun demikian, oknum pejabat daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana KORUPSI, dan berniat mengembalikan uang Negara yang dikurupsi, maka Polri atau Kajagung bisa mempertimbangkan penghentian perkara yang bersangkutan.

Menurut Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus kejaksaan Agung ADITOEGARISMAN menganggap kesepakatan tersebut menjadi bagian dalam peningkatan pencegahan Korupsi dan mengembalikan kerugian uang negara secara utuh. 

Bersumber Dana Desa, atau ADD/DD, termasuk penanganannya terkhusus kepada APIP, agar para Kepala Desa nyaman bekerja dengan baik, dikala terdapat kesalahan penggunaan ADD/DD, atau kesalahan Administrasi, diberi waktu untuk mengembalikan, jika terdapat melampaui waktu yang diberikan namun tidak juga mengembalikan, baru diproses secara Hukum, itulah petunjuk arahan dari Presiden.
(SB/Ewin Sip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *