SUDUTBERITA.com – GRESIK | Diduga ada sikap arogan dari Kepala Desa dan Ketua BPD di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo, Gresik Jawa Timur terhadap salah satu awak media yang sedang menjalankan tugasnya, sangat disayangkan oleh oleh DPP LPI Tipikor RI.

Berawal dari dugaan adanya Pungutan liar (Pungli), Pamsimas / Hibah air minum di Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur.
Yang mana hal tersebut telah mendapat banyak sorotan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Untuk itu pada Rabu 04/10/2020 Alimin wartawan dari media JKtv bersama teman wartawan lainnya dan LSM datang ke kantor Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik Jawa Timur untuk konfirmasi dan minta klarifikasi terkait adanya dugaan pungutan Liar (pungli) Pamsimas / hibah Air minum di Desa Tanjungan.

Namun, kedatangan Alimin dan anggota LSM tidak mendapatkan klarifikasi, bahkan sebaliknya Alimin dianggap membuat masalah oleh Anang Sumantri, Kepala Desa Tanjungan. Dan untuk selanjutnya Alimin disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi membuat masalah di Desa.

Dengan permasalahan Pamsimas tersebut, Sulaiman 38 th, (Red: Kakak Ipar Alimin) warga Desa Tanjungan RT 00011/ RW 002 meminta  kepada pihak media dan Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (LPI Tipikor RI) untuk menindaklanjuti supaya masalahnya bisa terselesaikan secara adil.
“Saya minta kepada Media dan LPI Tipikor memantau dan mengawal guna menindaklanjuti perkara ini, supaya menjadi terang dan lurus. Sehingga tidak menjadi momok dan pembodohan bagi warga masyarakat.
Kedepannya tidak ada kejadian serupa, setiap kali ada yang menanyakan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan kampung.” ucap Sulaiman.

“Memang kemarin sempat ada negosiasi dan kesepakatan damai. Namun kami keluarga sangat menyesalkan, karena kami merasa ada intimidasi. Tujuan mencari keadilan dan kebenaran di Desa kami, malah keluarga kami yang di pojokkan.” imbuh Sulaiman sedih.

Kepada wartawan SUDUTBERITA.com, Alimin (Red: yang juga sebagai warga Desa Tanjungan) menerangkan kedatangannya ke Kantor Desa untuk mendapatkan klarifikasi atas dugaan pungutan liar (pungli) yang telah beredar terkait penarikan uang Pamsimas yang jumlahnya masing-masing sebesar satu juta rupiah bagi penerima hibah. 

Namun kedatangan Alimin dan anggota LSM tidak mendapatkan klarifikasi, bahkan Alimin dianggap membuat masalah oleh Anang Sumantri, Kepala Desa Tanjungan.
“Ironisnya, kedatangan kami wartawan dan LSM tidak di sambut dengan kemitraan yang baik, justru Kepala Desa (Kades) malah mendatangkan semua Oknum perangkat Desa, BPD dan panitia Pamsimasnya dan memberi tekanan kepada saya,” tutur Alimin.

Lebih lanjut Alimin mengaku keluarganya juga pernah mendapat teror dari warga kaum Mak-Mak, karena dia dituduh telah mematikan air Pamsimas. 

Sementara itu Ketua Team Jawa Timur DPP LPI Tipikor RI, Moch. Hasan SH sangat menyayangkan sikap dan tindakan Kepala Desa (Kades) Tanjungan terhadap wartawan dan teman LSM karena diduga menghalang-halangi tugas wartawan. 
Menurutnya, Kepala Desa seharusnya faham fungsi dan kerja seorang Pers, yang sedang melaksanakan tugas sebagai Control Sosial di desanya.
“Kades tidak perlu bersikap Arogansi layaknya seorang preman yang haus dan lapar ketika melihat lawannya. Apalagi sampai melontarkan kata-kata yang semestinya tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik.
Buatlah Contoh yang baik dan santun.” tegas Hasan.

“Dengan mengacu kepada Undang undang (UU) 40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers dan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, maka seorang insan Pers bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk dipublikasikan ke masyarakat selama tidak menyalahi kaidah jurnalistik.
Jika ada seseorang atau Oknum yang dengan sengaja secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kebebasan Pers seperti yang tertera dalam UU 40 tahun 1999 Bab VIII pasal 18 maka akan di pidana paling lama 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.” urai Hasan.

Masih menurut dia, “Jika obyek, Orang, golongan merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan atau dia merasa berita tersebut tidak balance atau berimbang maka dia berhak mendapatkan hak jawab suatu berita, dan seorang wartawan wajib menaikkan klarifikasi hak jawab tersebut.
Namun, jika salah seorang wartawan atau insan Pers mendapatkan ancaman Dari Oknum atau golongan, dia merasa berita yang di muat sudah sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada dalam UU 40 tahun 1999 maka dia berhak melaporkan hal tersebut ke penegak hukum untuk di proses dengan tuduhan pengancaman sesuai dengan UU yang berlaku.
Seorang insan berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pilar ke 4 Demokrasi di Indonesia.” tegas Hasan DPP LPI Tipikor RI. 

Kepala Desa Anang Sumantri saat dimintai konfirmasinya, tidak mau memberi klarifikasi, bahkan ia mulai menelpon beberapa orang, dan tidak selang lama mulai berdatangan beberapa orang yang marah-marah dengan gaya preman.

(Hsn & Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *