SUDUTBERITA.com – Kutai Barat (KALTIM) | “Saya ini dilapor ke mana-mana, biarkan saja. Mau periksa saya ya silakan aja”. 

Kalimat tersebut diucapkan oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan guna memberi semangat kepada para Petinggi dan Lurah se-Kubar untuk tidak takut diperiksa. 
Hal tersebut dikatakan saat membuka Rapat Koordinasi Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat sekaligus Penandatanganan Penetapan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 di Gedung Aji Tullur Jejangkat Kantor Bupati Kubar, Rabu 09/06/21

FX. Yapan meminta para Petinggi tidak takut diperiksa, karena pemeriksaan memang aturan,
“Saya tidak mau dengar lagi kalau ada yang tidak mau diperiksa karena itu sudah aturan biar kalian minta bantu presiden sana tetap diperiksa. Karena memang pemeriksaan rutin.” imbuh Bupati.

Seharusnya tidak perlu merasa takut jika merasa dirinya bersih.
Bupati menyebut hal itu karena masih ada sejumlah Petinggi atau Kepala Desa yang takut diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH).

Justru menurut Bupati Kubar apabila takut diperiksa logikanya pasti ada masalah,
“Kalau ada desa-desa yang takut diperiksa itu logikanya pasti ada masalah. Saya Ini dilapor ke mana-mana, biarkan saja. 
Mau periksa saya ya silakan aja, ndak melarang itu hak dia ngomong apa aja itu hak dia,” tegasnya. 

Pemeriksaan rutin dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan secara internal Pemerintah, yaitu melalui Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Apabila ada penyelewengan dalam anggaran, maka masih diberi kesempatan untuk mengembalikan. Namun apabila sudah diberi kesempatan masih tidak mengembalikan, maka akan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum.
“Ya masih bersyukur kalau diperiksa inspektorat. Tapi kalau di APH itu tidak ada lagi ampunnya. 
Tapi kalau kerja sesuai apa yang ditakuti. Cari paku bengkok namanya manusia tapi jangan merugikan negara. Kalau secara administrasi ndak usah takut kalau sudah melalui proses yang benar. Yang kalian takut itu karena memang kerjanya tidak sesuai,” ucap Bupati Yapan.

Yapan instruksikan apabila ada hal-hal yang belum difahami, para Kades agar segera berkonsultasi dengan Camat maupun Pemerintah Kabupaten serta Inspektorat.

Sementara itu, menurut FX. Yapan, masih ada indikasi Kepala Desa dan BPK kerap jalan sendiri-sendiri dalam membangun desa. Yang terpenting menurut Bupati, adalah para Petinggi dan BPK harus sinkron. 

Disebut juga, bahwa Ia tidak mempersoalkan laporan LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) terhadap 43 petinggi di Kutai Barat. Karena menurutnya, itu adalah bagian dari pengawasan masyarakat. 
Bahkan Bupati mengaku bahwa dirinya sendiri juga ikut dilaporkan ke APH hanya karena ada proyek jalan menuju kediaman pribadinya.

“Ada 43 kampung di laporkan FAKTA. Jadi ini bukan maunya Bupati. Saya aja dilapor orang kemana-mana. Membangun jalan ke pemukiman dekat tempat saya, dilapor juga. Padahal itu semua sesuai proses. Dari perencanaan, KUA PPAS, disahkan DPR sampai lelang. Tidak serta merta,” terang FX. Yapan.

Oleh karenanya, agar tidak dilaporkan, Bupati meminta Petinggi harus transparan dan bekerja sesuai aturan,
“Ya Saya minta para petinggi harus tertib administrasi, tertib waktu etos kerjanya. Jadi apabila para petinggi ini sudah tertib mengikuti proses mekanisme yang ada saya yakin desa itu bisa mandiri. Yang belum mandiri ini karena masih belum tertib,” sambung Yapan 

Saat diwawancarai awak media usai pembukaan Rakor, mantan Ketua DPRD Kubar dari PDIP itu menyebut masih ada Petinggi yang ada jarak dengan BPK dan masyarakat,
“Dengan BPK aja ada jarak dengan masyarakat ada jarak nah itu karena mereka tidak melakukan itu dalam tugas mereka. Dan tidak mungkin desa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya aja Bupati harus berkoordinasi dengan Kodim, Polres koordinasi dengan semua,” tutur Yapan.

Terkait Pemda Kubar selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI lima kali berturut turut, disebut oleh Bupati, hal itu menggambarkan pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik. Namun demikian seluruh jajaran pemerintah harus tetap bekerja sesuai aturan. Termasuk pengelolaan Dana Desa oleh Petinggi dan BPK. 
Oleh karenanya Bupati Kubar meminta Petinggi dan BPK jangan blunder dalam pengelolaan anggaran.
“Saya hanya mengingatkan karena semakin kita WTP pemeriksaan ini semakin ketat. Barang siapa Kepala Desa, BPK yang berani membuat blunder sendiri tanggung risiko. 
Ikuti aturan yang ada, maka selamat kalian.”tegas Yapan.

Diwawancarai awak media usai pembukaan Rakor FX. Yapan mengatakan salah satu langkah aman supaya tidak dilaporkan adalah bekerja sesuai aturan dan transparan,
“Ya Saya minta para petinggi harus tertib administrasi, tertib waktu etos kerjanya. Jadi apabila para petinggi ini sudah tertib mengikuti proses mekanisme yang ada saya yakin desa itu bisa mandiri. Yang belum mandiri ini karena masih belum tertib,” sebutnya.

Masih kata Yapan melanjutkan,
“Dengan BPK aja ada jarak dengan masyarakat ada jarak nah itu karena mereka tidak melakukan itu dalam tugas mereka. Dan tidak mungkin Desa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya aja Bupati harus berkoordinasi dengan Kodim, Polres. Koordinasi dengan semua,” tuturnya.

 

Hadir dalam acara rakor Petinggi dan BPK se-Kubar ini 146 orang dari 196 Kampung dan Kelurahan di 16 Kecamatan, sedangkan yang tidak hadir ada 48 orang.

Dalam kegiatan tersebut Panitia menghadirkan narasumber dari Inspektorat dan DPMK Kubar, Polres Kubar, Kejaksaan, Bank Kaltimtara, Kantor Pajak.

Terpantau oleh media SUDUTBERITA.com turut hadir dalam acara tersebut; Wakil Bupati Edyanto Arkan, sekretaris daerah Ayonius, Ketua DPRD Ridwai, unsur Muspida, dan para Camat.

(SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *