SUDUTBERITA.com – Kalimantan Timur | Tujuh orang preman diamankan Direktorat Reskrimum Polda Kaltim karena lakukan pengancaman dan pemerasan di jalur sungai Mahakam. 

Preman yang meresahkan masyarakat itu ditangkap di Loa Duri Kabupaten Kutai Kartanegara. 
Tujuh orang tersangka masing-masing berinisial RS, SI, DWM, MS, AS, OIS, dan RY diamankan polisi lantaran melakukan pemerasan dan pengancaman kapal Biak 18 pengangkut kayu yang melintas di perairan Loa Duri. 

“Korban harus membayar dua persen dari nilai penjualan kayu tersebut yakni Rp 175 juta,”ucap Kombes Pol Subandi Dirkrimum Polda Kaltim, bersama Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat menggelar konferensi pers di Mako Polda Kaltim. Rabu 15/9/21 

Diketahui sebelumnya saat kapal Biak 18 melintas di perairan Loa Duri dicegat sekelompok orang dikarenakan memutus tali pita merah yang dipasang pelaku dengan dalih adat.
Kapten kapal berinisial US pun dihubungi oleh pelaku berinisial SI dan menegaskan bahwa kapalnya melanggar aturan adat. Sabtu 4/9/21

Kapal pun bersandar pada pukul 00.30 wita di dermaga daerah Sebulu. Kemudian kelompok preman tersebut langsung menaiki dan memasuki kapal. Selanjutnya pelaku melakukan pengancaman dan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp 3 juta dan solar. 
Karena takut, nahkoda kapal pun memberikan uang sebesar Rp 300 ribu dan dua jeriken solar. 

“Tidak lama kemudian tersangka lainnya SI dan lainnya naik kapal juga. Kemudian tersangka SI menelpon pemilik kapal untuk mentransfer uang atas perintah tersangka RS sebesar Rp 5 juta. Karena pelaku ini banyak, nahkoda kapal ketakutan, merasa terancam dan merasa di peras, sehingga melaporkan kepada kepolisian,”ujar Subandi. 

Atas laporan tersebut polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan enam orang tersangka di rumahnya masing-masing pada tanggal 5 September. Menyusul otak pelaku yakni RS yang ditangkap dua hari setelahnya yakni 7 September. 

“Nggak sampai 24 jam enam tersangka sudah kami amankan. Lalu dua hari kemudian otak pelaku berhasil kami amankan juga. Semuanya beserta barang bukti dan punya peran masing-masing,”paparnya. 

Menurut Subandi, sesuai instruksi Kapolri pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap aksi premanisme. 
Disinyalir aksi yang dilakukan kelompok preman tersebut telah berulang kali melakukan pemerasan dan pengancaman. 

“Kejadian ini sudah berulang kali terjadi, bukan sekali dua kali tapi sudah sering. Sehingga dalam menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif, ya kami lakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Sehingga kedepan tidak ada aksi serupa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku,”tegas dia.

Sedangkan terkait barang bukti kain merah yang digunakan sebagai alasan hukum denda adat, Subandi menyebut hal tersebut dari kacamata hukum dinilai sebagai perbuatan pengancaman. 

“Mereka menggunakan kain merah ini, kalau keluar katanya akan melanggar hukum adat. Tapi dari kacamata hukum ini adalah aspek perbuatan untuk pemerasan dan premanisme,”pungkasnya. 

Sedangkan para pelaku dijerat Pasal 368 juncto 55 yakni pemerasan disertai pengancaman dengan ancaman diatas 2 tahun kurungan penjara. 

Sebelumnya telah diberitakan media ini, sekelompok warga yang mengatasnamakan Lembaga Adat Dayak Kaltim (LADK) melakukan denda adat kepada PT Sayap Mas Abadi (SMA) sebesar Rp 15 Milyar karena dituduh melecehkan adat.

BACA JUGA : Didenda Rp 15 Miliar PT SAK Lakukan Koordinasi Dengan Lembaga Adat Kabupaten

Kelompok tersebut melakukan pemasangan pita (tali) adat yang diikatkan di logpond Senduru dan kapal tugboat Biak 18 sebagai bentuk penghentian semua kegiatan perusahaan dengan dijaga oleh beberapa personil yang mengaku sebagai Polisi adat (Poldat) dibawah pimpinan Markus Mas Jaya.

Foto : Lokasi Logpond yang dipagar dan dijaga Polisi Adat

PT SMA adalah subkontraktor yang digandeng oleh PT Sendawar Adi Karya (SAK) dalam bidang pengangkutan kayu bulat.
Sedangkan PT SAK sendiri merupakan Perusahaan pemegang ijin usaha kayu bulat yang berada di Kampung Linggang Marimun, Logpond Senduru, Kecamatan Mooq Manaar Bulant.

Denda adat tersebut dijatuhkan oleh Lembaga Adat Dayak Kalimantan Timur (LADK,) atas laporan H. Romi Direktur PT Tering Indah Jaya (TIJ) terkait sengketa tanah dan legalitas pelabuhan.

BACA JUGA : Dinilai Melanggar, Kepala Adat Besar Kabupaten Bongkar Pagar Adat di Logpond PT SAK Senduru

Saat dikonfimasi oleh awak media, H Romi menyebut permasalahannya berawal dari pihak kepolisian yang sebelumnya menahan kayu log miliknya.

“Karena saya sebelumnya adalah pembeli, hanya sebagai seorang pembeli yang tidak tahu-menahu tentang perizinan. Jadi kita tidak tahu tentang perizinan atau apapun. Ya kaget juga pada saat kita dipanggil oleh pihak kepolisian,”ucap Romi saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon seluler. Senin 6/9/21

“Gara-gara penahanan itu yang saya enggak tahu apa dasarnya mereka, mungkin menurut saya mungkin izin telsus tadi.
Ini kenapa saya dirugikan sampai sebanyak ini. 
Dari Demurrage (denda biaya keterlambatan), kayu yang dijual freshcut (tebangan baru) harus second grade. Akhirnya harganya pun turun berbeda.”tambah Romi.

Sementara itu Koordinator Lapangan PT SAK, Hartoni mengaku pihaknya telah mengajukan permohonan ijin melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Samarinda, namun demikian selalu direcoki dengan pengiriman surat kaleng ke KSOP. 

“Dari 2019 kita sudah izin rekomendasi garis pantai, dari KSOP. Terus itu kita proses sampai 2020 karena setahun aja kita minta perpanjang. 
Tapi ada peraturan menteri bahwa harus ada izin lingkungan.
Makanya kita proses izin lingkungan, sudah kita proses izin lingkungan terjadilah kaya gini.
Bikin surat kaleng-kaleng kaya gitu pak.”terangnya lewat sambungan seluler. Rabu 15/9/21.

“Saya diperas sampai 175 juta, sungai Mahakam itu harus dibayar katanya 2 %. Seperti jalan tol aja kalau gitu. Kan sungai milik negara.”keluh Toni sapaan akrab Hartoni. (SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *