SUDUTBERITA.com, Lampung Utara – Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di kabupaten Lampung utara, mengalami kekalahan pada gugatan melawan Samsi Eka Putra. Panitia Pilkadas terancam dipenjara karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kasus tersebut berawal dari gugurnya Samsi Eka Putra sebagai salah satu calon kepala desa di Desa Bandar Putih, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara Pada beberapa waktu Lalu.

“Benar bahwasannya kami  telah menerima  berkas putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Kotabumi”, ungkap Samsi Eka Putra.

Sebagaimana diketahui berkas putusan MA dimaksud adalah No.3174.K/PDT/2018.JO.7/Pdt.G/2017/PN.KBU tentang Putusan MA Republik Indonesia tanggal 30 November 2018, terkait perkara perdata antara panitia Pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 sebagai pemohon kasasi melawan Samsi Eka Putra SH, Kamis (21/11/2019).

Samsi menjelaskan, bahwa putusan MA tersebut  memutuskan untuk menolak permohonan kasasi panitia Pilkades serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017.

“Dengan demikian, berakhirlah proses hukum terkait pelanggaran prosedur proses pemilihan pilkades serentak di Kabupaten Lampung Utara tahun 2017. Putusan ini membuktikan secara sah dan meyakinkan, bahwa panitia Pilkades Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggugurkan saya selaku salah satu calon kepala desa di Desa Bandar Putih, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum”, ujar Samsi Eka Putra.

Ditambahkanya, Dengan adanya putusan MA- RI ini, maka surat keputusan Bupati Lampung Utara No. B/347/24-LU/II/2017 Tertanggal 20 juni 2017 tidak berlaku.

“Tentang pengangkatan 90 kepala desa yang mengikuti Pilkades tahun 2017 secara otomatis cacat hukum, maka SK Bupati tentang pengangkatan kepala desa tersebut harus dibatalkan demi hukum”, lanjut Samsi.

Selain daripada itu Samsi Eka Putra merasa telah menerima perlakukan diskriminasi secara hukum, pembunuhan karakter oleh panitia Pilkades dan pejabat-pejabat terkait serta Bupati Lampung Utara.  Pada saat itu dia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kotabumi, namun justru dirinya dilaporkan ke Polres Lampung Utara dengan dituduh membuat pernyataan palsu di atas materai.

“Usaha seperti ini adalah upaya-upaya Pelemahan dan pembunuhan karakter serta menakut-nakuti masyarakat untuk mendapatkan keadilan”, sambungnya.

Dengan adanya putusan MA ini, terungkaplah kebenaran Hakiki, sehingga laporan Dahri yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini panitia Pilkades serentak tahun 2017 adalah fitnah dan laporan palsu, kejadian ini seolah-olah dibiarkan oleh Bupati Lampung Utara dan pejabat terkait.

“Oleh karena itu, hal ini telah saya laporkan ke Polres Lampung Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan bukti laporan No.STPL/22/B-I/I/2018/Polda Lampung/SPKT RES LU”, lanjut Samsi Eka Putra.

Dalam laporan tersebut dia melaporkan 6 orang yang dianggap telah melakukan perbuatan pidana laporan palsu fitnah dan pembiaran.

Keenma orang yang dilaporkan tersebut adalah, Hi. Agung Ilmu Mangku Negara S.Stp, MH. selaku Bupati Lampung Utara, Yuzar SH. M.Ap. selaku Asisten 1 merangkap Ketua Panitia Kabupaten, Hendri, SH. selaku Kabag Hukum, Ir, Wahab selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara, Dahri Syamsudin,SE. selaku pelapor yang mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Utara selaku Panitia Pilkades serentak tahun 2017 dan Gunaido Utama, SIP, MH. selaku Camat Kotabumi Selatan.

Diharapkan pihak Kepolisian khususnya Polres Lampung Utara segera melanjutkan proses laporan tersebut dan meningkatkannya ke tahap penyidikan dengan alasan agar sesuai dengan surat sp2hp yang menyebutkan bahwa, proses pelaporan tersebut belum bisa dilanjutkan karena menunggu hasil proses hukum di Mahkamah Agung RI.

“Maka dengan demikian, tidak ada hambatan lagi untuk keenam terlapor agar segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan”, tutupnya (DN/Rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *