KUTAI BARAT (Kaltim)

SUDUTBERITA.com | Ketua Harian Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Kalimantan Timur Dr. Yulianus Henock SH, M.Si akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum lainnya yang berwenang, bahwa ada beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ANS) maupun Kepala Daerah, yang bermain proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Henock menyebut ada indikasi pejabat pemerintah mengatur dan terlibat dalam backing sejumlah proyek Pemerintah yang menggunakan APBD masing-masing kab/kota di Propinsi Kalimantan Timur. 

“Indikasi itu ada dan bukan hanya hoax dari laporan sejumlah Kontraktor yg merasa dirugikan oleh pengaturan proyek yang melibatkan aparatur Sipil Negara maupun Kepala Daerah, di beberapa daerah Kab/Kota di Propinsi Kaltim.”ujar Yulianus Henock kepada media ini melalui pesan WhatsApp. Senin 11/10/21 malam.

Ketua Harian MAKI Kalimantan Timur ini mewanti-wanti jangan sampai uang negara dijarah oknum ASN sehingga merugikan negara.

“Jangan sampai uang negara dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Kaltim ini, digarong oleh oknum-oknum ASN nakal. Sehingga dampaknya sangat besar merugikan pembangunan di Kaltim karena tidak berjalan dengan semestinya dan merugikan masyarakat di provinsi Kalimantan Timur,”lanjutnya.

Henock menunjuk masih adanya pengaturan dalam pelaksanaan proyek dan telah menghantar beberapa Kepala Daerah mendekam ke balik terali besi.

“Pengaturan proyek ini disinyalir cukup lama selama beberapa tahun anggaran berjalan. Dan tidak heran ada beberapa Kepala daerah yg ditangkap KPK, dengan modus menentukan pemenang lelang proyek dibelakang meja dengan imbalan fee.
Menjatuhkan calon-calon peserta tender lain dengan alasan mencari-cari kesalahan administrasi tidak lengkap di Pokja/ULP, supaya jagoan yang sudah mereka atur dimenangkan.

“Menghalangi dan mengusir dengan menggunakan jasa preman agar para Kontraktor yg diundang pembuktian dokumen tidak bisa melakukan pembuktian di ULP Kab/Kota,”terangnya.

Pria kelahiran Kutai Barat itu bahkan mengatakan adanya pengaturan hanya Kontraktor tunggal untuk mengikuti lelang suatu proyek. Untuk itu ia juga siap membatu memberikan informasi valid terkait hal tersebut.

“Kami siap membantu memberikan informasi yg akurat dan terpercaya kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan, Kepolisian bahkan Komisi Pemberantas Korupsi terkait temuan dan bukti-bukti proyek yg terlibat dalam pengaturan.”tandas Henock.

Dia merujuk kepada tentang harta kekayaan berlimpah yang dimiliki dari oknum-oknum ASN dibandingkan penghasilan resmi sebagai pejabat negara.

“Kita melihat, itu kekayaan melimpah. Banyak harta yang sangat mewah, berupa beberapa rumah mewah, mobil mewah bahkan barang-barang branded pun mereka koleksi, sementara dari sisi pendapatan resmi berupa gaji oknum ANS itu tidak mungkin,”paparnya.

“Jadi inilah salah satu indikator, yang aparat penegak hukum bisa selidiki, apakah hartanya didapati secara benar, atau korupsi dengan menggunakan wewenang jabatan yg mereka miliki.”pungkas Ketua Harian MAKI Kalimantan Timur Dr. Yulianus Henock SH, M.Si. 

Bahwa tindakan yg diambil Maki adalah bagian dari pengawasan masyarakat terhadap ASN maupun pejabat negara.
(Red-SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *