SUDUTBERITA.com – Tebo (Jambi) | Keluarga Japri Sakel merasa ditipu oleh oknum pengurus DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Tebo. Ini disampaikan langsung oleh Ahmad Yani, kakak kandung tersangka pelaku Penambang Emas Ilegal (PETI) yang diamankan Polres Tebo, beberapa waktu yang lalu.

“Kami merasa tertipu oleh oknum pengurus DPC APRI Tebo,” kata Ahmad Yani, menyampaikan hak jawab yang disampaikan secara lisan kepada kepada media Jumat kemarin (06/08/2021).

Hak koreksi yang disampaikan ini terkait klarifikasi berita Hak Jawab DPC APRI Tebo Atas Pemberitaan “Pelaku Mengaku Jual Emas Hasil PETI ke APRI”. Menurut dia, ada beberapa kalimat di berita Hak Jawab tersebut dianggap tidak sesuai fakta.

Sebelumnya, kata dia, adiknya itu bergabung dalam anggota APRI Kabupaten Tebo hingga akhirnya dipercaya sebagai Ketua Kelompok Responsible Mining Community (RMC) Usaha Berkat dibawah naungan APRI Kabupaten Tebo.

Tidak itu saja, adiknya tersebut juga mendapatkan Sertifikat Anggota UMK APRI yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat APRI dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APRI, Ir Gatot Sugiharto. Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 15 April 2021 dan berakhir pada tanggal 14 April 2022.

Selama bergabung menjadi anggota APRI dan memiliki Sertifikat Anggota UMK APRI, adiknya itu diiming-imingi oleh oknum pengurus DPC APRI Tebo soal keamanan dan kenyamanan kerja.

Atas dasar itu lanjut dia, adiknya melakukan kegiatan pembelian dan pengolahan emas dari hasil penambangan emas tanpa izin (PETI) atau dompeng.

Yang disesalkan Yani, beberapa bulan yang lalu adiknya itu ditangkap pihak kepolisian saat mengolah emas, dan sampai sekarang kasusnya terus berlanjut.

“Katanya kalau masuk dalam anggota APRI dapat jaminan keamanan dan kenyamanan. Kok adik saya ditangkap,” katanya.

Begitu adiknya ditangkap, lanjut dia, beberapa orang oknum pengurus DPC APRI Tebo menjumpai dirinya. Mereka berjanji akan mengurus adiknya itu hingga bebas.

Namun dalam kepengurusan itu, dirinya diminta biaya sebesar Rp20 juta dengan alasan untuk mengurus adiknya ke APRI Pusat. Oknum Pengurus APRI tersebut juga minta agar dia mengajukan praperadilan atas penangkapan adiknya itu.

Karena panik dan belum bisa berpikir normal, Ahmad Yani mengikut saja. Dia langsung menyerahkan uang  sesuai permintaan oknum Pengurus DPC APRI tersebut.

“Katanya kalau dipraperadilkan, dalam seminggu adik saya bisa bebas (keluar). Nyatanya, ini sudah dua bulan lebih, adik saya belum juga bebas. Bahkan kasusnya naik ke kejaksaan,” katanya.

Terkait biaya yang telah diserahkan sebanyak Rp20 juta, baru dikembangkan sebesar Rp5 juta lebih yakni, pada minggu pertama dibayar Rp5 juta dan Minggu kedua dibayar Rp490.000.- dan ditambah Rp270.000.- 

“Katanya ada iuran mingguan dan bulanan. Iuran ini gunanya untuk mengurus anggota bila terkena masalah. Kok ini malah uang saya untuk mengurusnya. Bahkan saya juga yang menanggung biaya pengacara yang mendampingi adik saya, mulai dari transportasi, penginapan dan makannya. Terus duit sumbangan yang selama ini kemana,” kata dia.

Diakui Yani, persoalan uang tersebut pernah dia utarakan dalam group WhatsApp APRI Tebo. Sempat beberapa kali terjadi perdebatan didalam group. Namun akhirnya, dia bersama adiknya Japri Sakel dan keponakannya, Comel dikeluarkan dari anggota group itu. 

“Sekarang saya tidak tahu lagi harus menghubungi siapa. Nomor oknum pengurus APRI itu sudah tidak bisa lagi dihubungi. Mungkin nomor saya sudah diblokinya,” ungkap dia.

Atas permasalahan ini, Yani mengaku pasrah. Dia menyerahkan kasus yang menjerat adiknya itu ke pihak penegak hukum. Dia juga mengaku telah menarik praperadilan terkait penangkapan adiknya itu.

“Sekarang saya pasrah. Saya percaya pihak penegak hukum adil dalam menyikapi kasus adik saya,” pungkasnya. 

Ditempat tepisah iqbal A SH salah satu anggota investigasi  DPP LPI Tipikor  mendukung sepenuhnya pihak penegak hukum polres Tebo Provinsi Jambi  untuk mengusut tuntas terkait dugaan penambang tanpa izin (ilegal) mulai dari penambang sampai ke penampung hasil tambang dan siapa pun yg melanggar hukum harus di proses sesuai hukum yg berlaku di negeri ini 

Sementara itu menurut Aidil Fitri SH KETUM  LPI TIPIKOR, meminta agar kasus tersebut diurus secara tuntas.

“Terkait proses hukum yang sudah terjadi kami Atas Nama LPI TIPIKOR mendukung penuh pihak penegak hukum polres Tebo untuk memproses secara  hukum mulai dari hulu sampai ke hilir nya (dari penambang ilegal sampai ke penampung hasil tambang) sesuai dengan UU RI No.3 tahun 2020 tentang Minerba,” tegasnya.

Aidil juga minta kepada penyidik untuk mengembangkan kasus ini siapa oknum otak di balik ini.

“Semua yang berdampak mengorbankan rakyat yg di iming-imingi seolah penambangan ini legal pada hal ilegal, sehingga rakyat berani melakukan kegiatan melawan hukum dengan menambang tanpa izin.  
Dugaan ini Penyidik harus bisa mengungkapkan siapa oknum pengurus Dpc Apri tersebut dan harus diungkap sampai ke meja Hijau demi tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Biar ada efek jera, kami berharap kepada pihak penegak hukum jangan ada istilah pilah pilih dalam menegakkan hukum.” lanjut Aodil.

“Siapapun oknum pengurus Dpc Apri tersebut harus di proses apa bila kuat bukti-bukti. Apa adanya yang di sampaikan oleh korban diatas harus diproses sesuai dengan Undang-undang sebelum  ada IUP WPR yg di tetapkan oleh pemerintah yg berwenang.”  pungkas Aidil.
(SB/Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *