SUDUTBERITA.com – Kutai Barat | Kejaksaan Negeri Kutai Barat resmi menetapkan JN dan AD sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubar.

Kedua pejabat BPBD Kubar itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan, pembuatan serta pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam program DBH-DR BPBD Kubar tahun 2019 yang lalu.

“Tersangka pertama adalah JN, merupakan Pengguna Anggaran (PA) merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPBD Kubar. Kemudian, yang kedua adalah AD selaku pejabat PPTK,” terang Ricky Rionart Pangabean, Kasi Intel Kejari Kubar, saat konferensi pers di Kantor Kejari Kubar. Kamis, 15/04/21.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Nomor: B-750/O.4.19/Fd.2/04/2021dan Nomor: B-752/O.4.19/Fd.2/04/2021.

Walaupun sudah ditetapkan tersangka, namun pihak Kejari Kubar belum melakukan penahanan terhadap keduanya. Dijelaskan yang menjadi pertimbangan belum ditahan keduanya adalah kendala kesehatan salah satu tersangka yang kurang baik. Namun demikian mereka diminta wajib lapor.

“Mudahan ini tidak dijadikan alasan atau kesempatan bagi tersangka untuk melarikan diri. Dan sejauh ini, kedua tersangka sangat koperatif. Maka oleh itu keduanya kita minta wajib lapor dua kali seminggu, Senin dan Kamis,” tegas Ricky Rionart Pangabean.

Masih kata Ricky, ia menerangkan bahwa penetapan kedua tersangka ini setelah terpenuhinya alat bukti yang ada. Maka oleh itu, kedua tersangka dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan anggaran DBH-DR sebesar Rp 2 Miliar lebih, seperti yang tertuang didalam DPA.

Lebih lanjut ia megatakan sosialisai hampir 50 persen fiktif,
“Sosialisasi terkait karhutla ini hampir separuhnya 50% fiktif. Adapun bentuk kegiatan banyak yang tidak dilaksanakan, akan tetapi SPJ nya ada,” terang 
Ricky.

“Dari nilai tersebut diatas, berdasarkan penghitungan sementara yang kita lakukan, negara mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp1 Miliar,” ungkap Ricky.

Kepada awak media ia meminta supaya bersabar menunggu hasil pemeriksaan BPK.
“Kepada teman-teman media untuk bersabar, karena hasil finalnya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dan LHP dari BPK RI,” pungkas Kasi Intel Kejari Kubar Ricky Rionart Pangabean.

KK epada kedua tersangka atas perbuatan yang dilakukan, keduanya terancam hukuman 1 hingga 20 tahun penjara, dengan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 Miliar, sesuai Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.
(PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *