SUDUTBERITA.com – Kutai Barat (KALTIM) | Hukuman berat menanti 4 terdakwa kasus korupsi Dana Desa di kampung Dasaq kecamatan Muara Pahu kabupaten Kutai Barat.

Pasalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman penjara selama 6 tahun, kepada masing-masing, terdakwa antara lain Mardonius Raya sebagai kepala kampung Dasaq,  Yehskel sebagai sekertaris atau juru tulis,  Novia Betsi sebagai bendahara dan Fahril Husaini pelaksana kegiatan.

Tuntutan JPU dibenarkan oleh Kajari Kutai Barat Bayu Pramesti melalui Kepala seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kutai Barat Ricky Rionart Panggabean saat dikonfirmasi oleh awak media di kantonya. Jumat 13/08/2021

Ricky menyebut, Tuntutan JPU itu dibacakan di Pengadilan Tipikor Samarinda oleh Iswan Noor Kasi Pidsus Kejari Kubar (Rabu, 27/07/21)

Foto:SB/Ricky R. Panggabean Kasi Intel Kejari Kubar

JPU menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Baca Juga :

Nilai Putusan Hakim Terlalu Rendah, Jaksa Akan Ajukan Banding Dalam Sidang Kasus Korupsi DD Kampung Dasaq Kutai Barat

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Mardonius Raya, Terdakwa II, Yehskel  Terdakwa III, Sdri Novia Betsi,Terdakwa IV, Fahril Husaini oleh karena itu masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” sebut Ricky. 

“JPU juga mewajibkan para terdakwa membayar denda secara tanggung renteng masing-masing terdakwa sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan. 

Foto: Sidang Pengadilan Tipikor Samarinda/Sumber foto Kejari Kubar/

Selanjutnya menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp123.155.565,- (Seratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).” lanjut Ricky Panggabean.

Ia juga menyebut, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

JPU juga menetapkan barang bukti dua buah stempel dirampas untuk dimusnahkan. 
Sementara itu barang bukti sejumlah berkas dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dirampas untuk Negara.

Adapun tuntutan JPU itu didasari agar ada efek jera dan peringatan kepada pejabat lainnya untuk tidak melakukan korupsi.

Sementara tuntutan pengembalian uang dimaksudkan untuk menutupi kerugian uang negara.
(SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *