SUDUTBERITA.com – JAKARTA | Koruptor dan kolaboratornya dengan bebagai macam cara  terus berupaya mengganggu pelaksanaan penegakan hukum.

Serangan bertubi-tubi terhadap Kejaksaan Agung, diantaranya serangan secara pribadi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin adalah salah satu bukti nyata.

Spiritualis nusantara Kidung Tirto Suryo Kusumo mengamati serangan gencar oleh pihak-pihak tertentu terhadap sosok Jaksa Agung Burhanuddin pasca dibongkarnya kasus-kasus Mega-korupsi oleh Kejagung ditengarai upaya melemahkan institusi tim Adhiyaksa tersebut.

“Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah. Artinya, serangan dan propaganda terhadap Kejaksaan sama saja dengan upaya mencoreng wajah atau kewibawaan pemerintah,” kata Kidung Tirto. Minggu 26/9/21

Dalam pernyataannya, Presiden Joko Wododo menyampaikan bahwa Kejaksaan merupakan institusi terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mengawal pembangunan nasional. 

Foto : Jaksa Agung ST Burhannudin

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kejaksaan RI di Istana Negara pada 14 Desember 2020 silam. Presiden Jokowi menyebut selain cerminan wajah pemerintah, kiprah Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata dunia internasional.

Kini, menurut Kidung Tirto menyebut, para koruptor semakin terpojok sehingga menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan diri dan mengadakan serangan balik kepada aparat penegak hukum.

“Saya melihat pemberantasan korupsi sekarang sudah on the track. Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri semakin profesional dan berkolaborasi. Ini yang ditakuti koruptor,” kata spiritualis yang sering mengamati masalah hukum dan perpolitikan nasional.

Semisal baru terjadi, pribadi Jaksa Agung kembali diserang terkait dengan gelar profesor kehormatan dan isu ijazah perguruan tinggi. Sehingga walaupun Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung secara resmi mengeluarkan klarifikasi, namun isu itu terus toh masih terus menerus dihembuskan seolah-olah menjadi polemik di masyarakat.

Padahal, Komisi Kejaksaan (Komjak) sudah mengimbau agar isu ijazah Jaksa Agung Burhanuddin tidak dijadikan polemik. Sebab, data jaksa dan pegawai Kejagung terus diverifikasi sehingga kecil kemungkinan salah.

“Saya kira soal itu sudah clear. Yang jadi pegangan bukan informasi yang beredar sebagai info medsos, melainkan yang ada dalam data kepegawaian (Simkari Kejaksaan RI),” kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak.

Senada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) Bayu Dwi Anggono menyebut, menurut dia isu tentang riwayat pendidikan Jaksa Agung hanya akan menimbulkan kegaduhan dan sudah berlebihan.
Terlebih dengan memunculkan wacana pembetukan tim investigasi terkait riwayat pendidikan Jaksa Agung.

“Dampaknya bisa membuat pimpinan Kejaksaan menjadi tidak fokus untuk melaksanakan tugasnya, utamanya penanganan berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani,” kata Bayu. (Red-SB/PSB/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *