SUDUTBERITA.com – Kutai Barat |  Pengadilan Negeri Kelas II, Kutai Barat memvonis lepas terdakwa kasus Ilegal loging, atas nama: Tang Phing Hong Als Ahong Anak dari (Alm) Yang Eng Tiong.

Vonis ini dijatuhkan melalui sidang di Pengadilan Negeri Kutai Barat, Jln. Sendawar Raya, Kutai Barat, yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Jemmy Tanjung Utama, SH. MH.,  dengan Hakim-hakim anggota, Hario  Purwo Hantoro, SH. MH, Mochamad Firmansyah Roni SH, Senin 15 Februari 2021.

Terdakwa dihakimi dengan nomor perkara: 
Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw, 
nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdw, 
nomor 143/Pid.B/2020/PN Sdw

Adapun terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang disangkakan dengan pasal-pasal:
kesatu pasal 82 ayat 3 huruf b undang undang 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan perusakan hutan,
kedua pasal 83 ayat 4 huruf a undang undang 18 tahun 2013, 
ketiga pasal 85 ayat 2 undang undang nomor 18 tahun 2013, 
keempat pasal 82 ayat 1 huruf b undang undang 18 tahun 2013 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp, 
kelima pasal 83 ayat 1 huruf a undang undang 18 tahun 2013 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp, 
keenam pasal 85 ayat 1 undang undang nomor 18 tahun 2013 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 kuhp.

Humas Pengadilan Negeri Kubar, Hario  Purwo Hantoro, SH. MH, diwawancarai jurnalis /Foto:SB/Istimewa

Saat ditemui awak media SUDUTBERITA.com di kantornya Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat melalui Humas PN Sendawar Hario Purwo Hantoro, SH. MH menjelaskan, terhadap hal ini Majelis Hakim telah menuntut lepas terhadap terdakwa,
“Majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang nenyidangkan perkara ini memutus bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut, dan menyatakan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.” jelas Hario. Kamis, 25/02/2021.

Untuk itu lanjut Hario menambahkan, “Dan juga memerintahkan Penuntut Umum membebaskan terdakwa dari tahanan segera setelah putusan itu diucapkan dan memulihkan hak-hak terdakwa.” tegas dia.

Alasan Majelis Hakim memutus lepas terdakwa adalah memang terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi itu bukan merupakan tindak pidana.

Sebagaimana untuk diketahui, karena sebelumnya ada perjanjian yang dibuat oleh manajemen yang lama, yaitu terdakwa Tang Ping Hong dan manajemen baru yakni saksi Charlie, saksi lainnya, dan kasusnya sudah lebih dulu  disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda.
“Dari hal itulah maka Majelis Hakim menyatakan hal yang dilakukan terdakwa itu masuk di dalam ranah lingkup perdata.” jelas Hario.

Ketika didesak awak media, apakah ada kemungkinan terjadi upaya kasasi dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis hakim tersebut, Hario mengatakan, kewenangan masih di para pihak. Merupakan hak para pihak baik terdakwa maupun penuntut umum untuk melakukan upaya hukum untuk kasasi atas putusan ini.  
“Kalau seandainya ada kasasi atas putusan ini ya kita terima, ..pak. Upaya hukum tersebut nanti kami kirimkan berkas tersebut ke Makamah Agung,…pak, untuk diperiksa kembali oleh Makamah Agung atas permohonan kasasi tersebut.” jelasnya.

Hario juga menyatakan, bahwa sampai saat ini pihak Kejaksaan belum mengajukan kasasi, 
“Sampai saat ini Kejaksaan belum mengajukan kasasi,… Khan waktunya sampai 14 hari, ini diputus hari Senin kemarin khan?. Seandainya ada kasasi,  kewajiban kita juga mengirimkan berkas kalau ada permohonan”.

Berkaitan dengan status barang bukti disebutkan, ada yang dikembalikan kepada para pihak. Kepada terdakwa, kepada perusahaan PT. Angka Unggul Borneo,  PT Multi Asia Pasifik Line, dan dikembaliin ke saksi Charlie dan pihak lainnya.

(Heru FH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *