KUTAI BARAT (Kaltim), SUDUTBERITA.com | Setelah sekian lama belum ada berita, akhirnya DPD LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) meminta Kejaksaan Negeri Kutai Barat menindaklanjuti laporan dugaan korupsi peningkatan jalan poros Simpang Pom Bensin Muara Nayan – Tanjung Isuy, di kecamatan Jempang.

Foto : Hertin Armansyah, Ketua DPD LSM FAKTA Kubar

Hertin menyebut, peningkatan jalan poros Pom Bensin Nayan – Tanjung Isuy kurang wajar. Ia mengaku memiliki bukti-bukti yang mengarah ke tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

“Kami dari DPD LSM Fakta merasa kasus dugaan korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros (simpang Pom Bensin Ma. Nayan) – Tanjung Isuy dari mata anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada TA 2017 itu sangat perlu secara cepat dilakukan lidik lebih  mendalam oleh pihak APH dalam hal ini Kejaksaan,” sebut Hertin Armansyah ketua DPD LSM Fakta Kubar dalam keterangan tertulis, Kamis 14/10/21.

Sebelumnya diberitakan media ini, Hertin Armansyah melalui sekretarisnya M Lazarudin telah menyampaikan berkas surat ke kantor Kejari Kubar. Senin 4/10/21

BACA JUGA : DPD LSM FAKTA Kutai Barat Laporkan Dugaan Kasus Tipikor ke Kejaksaan Negeri Kutai Barat

“Karena sejak awal pekerjaan tersebut berdasarkan bukti dokumen yang kami himpun sudah terdapat permasalahan yang merugikan negara. Yaitu penambahan waktu pekerjaan tidak sesuai ketentuan sehingga denda keterlambatan senilai Rp 314.980.000. Dan sisa uang muka sebesar Rp 1.014.330.680 serta jaminan pelaksanaan sebesar Rp 1.337.631.721 tidak dapat diterima,” rinci dia menerangkan.

Hertin menyebut peningkatan jalan sepanjang 9 kilo meter itu tidak masuk akal karena dilakukan dua kali penganggaran di tahun 2017 dan 2018 dengan nilai sebesar Rp 25 miliar.

“Jadi jelas bahwa dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros  – Tanjung Isuy ini ada praktik korupsinya. Dana senilai 25 milyar tidak cukup membiayai pekerjaan yang sudah dianggarkan dengan perencanaan anggaran sedemikian rupa.” tandasnya.

Lalu pada tahun berikutnya kok dianggarkan lagi. Jadi kasus ini harus segera dituntaskan oleh APH sebagai mana laporan pengaduan kami yang telah diterima kejaksaan pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu, agar kerugian keuangan negara segera dikembalikan. Itu target minimalnya dari LSM Fakta,” ujar Hertin.

Adapun surat yang dilayangkan kepada Kejari sebelumnya adalah sebagai bentuk dukungan moral kepada pihak Kejaksaan.

“Kita mendesak agar kasus-kasus korupsi di Kubar ini bisa dibongkar secepatnya dan jangan pernah takut untuk kebenaran demi bangsa dan negara salah satunya kasus Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Pom Bensin – Tanjung Isuy yang telah dilaporkan,” tegas Hertin.

LSM FAKTA meyakini Kejari Kubar punya kemampuan untuk membongkar dugaan tipikor pada proyek yang dikerjakan tahun 2017-2018 tersebut.

”Karena kita yakin kejaksaan sangat cukup kemapuan untuk mengungkap berbagai kasus korupsi. Berbagai instrumennya sangat memadai, kita masyarakat hanya sifatnya mendukung dan jangan ada pihak yang menghalangi. Sekalipun ada oknum pejabat tinggi disitu yang terlibat jangan takut,” ucap Hertin.

Sedangkan Alsiyus, Dewan Penasihat LSM Fakta Kubar memyebut kasus ini sebenarnya sudah pernah dibuka oleh Kejari Kubar sejak 2019, tapi hingga kini kasus itu tak ada lagi kabar berita.

“Kasus ini sudah penyidikan, seharusnya tidak lama setelah itu ada penetapan tersangka tapi ini kan hampir 2 tahun lebih kok belum ada penetapan tersangka, sementara jalan itu kan tidak mungkin tidak dilakukan audit. Pasti sudah dilakukan audit dan hasil audit itu jelas pasti ada temuan,” kata Alsiyus kepada media ini di Sekretariat Rumah Wartawan Simpang Raya. Rabu 13/10/21 malam.

Foto : Alsiyus, Ketua Dewan Pembina LSM FAKTA Kutai Barat

Dia menegaskan jika Kejaksaan Negeri Kubar tidak mampu menangani kasus ini, maka seyogyanya kasusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung.
Terlebih Kepala Kejari Kubar sebelumnya, Wahyu Triantono
berjanji untuk segera memproses perkara namun mandek hingga saat ini.

“Adanya pergantian Kejari baru ini ada harapan baru lagi dari kita karena kalau Kejaksaan yang lama janji sudah tidak bisa ditepati. Harapan kita adalah Kepala Kejaksaan Negeri baru dapat meningkatkan semangat kita, ada harapan baru mensuport kasus ini supaya Kepala Kejaksaan ini dapat menindaklanjuti ini,” tegas Alsiyus.

Sedangkan kepala Kejaksaan Negeri Kubar, Bayu Pramesti mengaku sudah menerima laporan LSM Fakta soal jalan di Tanjung Isuy.
Namun demikian karena ia baru menjabat beberapa bulan, maka ia meminta waktu untuk mempelajari pengaduan tersebut.

Foto : Bayu Pramesti, Kajari Kubar

“Kita lihat dululah nanti kita pelajari. Harus ditelaah dulu, diteliti benar apa nda. Tindak lanjut pastilah. Kalau laporan yang dulu saya tidak tahu karena saya baru kan,” kata Bayu saat dikonfirmasi awak media seusai adakan press release di kantornya, Selasa (12/10/2021).

Adapun jalan yang menjadi objek perkara itu dikerjakan sejak tahun 2017. Berdasarkan penelusuran di website LPSE Kabupaten Kutai Barat tercatat, peningkatan jalan Pom Bensin-Tanjung Isuy ada tiga kali lelang.

Pertama tahun 2017 menggunakan dana APBD sebesar Rp 26.329.000.000,00. Hasil tender dimenangkan oleh PT Putra Angga Pratama dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 25.758.778.000.

Kemudian di tahun 2018, dinas PUPR Kembali mengumumkan lelang pekerjaan konstruksi dengan kode pembangunan yang sama. Yaitu Peningkatan Jalan Poros (Pom Bensin) – Tanjung Isuy (Sirtu ke Rigid Beton) (DAK Reguler)

Daftar kegiatan proyek Poros Pom bensin – Tanjung Isuy kecamatan Jempang. Sumber: LPSE Kabupaten Kutai Barat.

Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp. 24.060.718.470,00. Pemenang proyek di tahun kedua ini adalah PT Ila Basica Construction, dengan harga yang ditawarkan adalah Rp.22.415.254.170,00.

Di tahun yang sama pada 9 November 2018, ada lagi pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Pom Bensin – Tanjung Isuy Lanjutan DAK 2017 dan Pemeliharaan sesuai BQ, Spesifikasi Teknis dan Gambar.

CV. Mitra Abadi tercatat jadi pemenang proyek dengan harga penawaran Rp. 2.118.944.781,65.

Selain tiga proyek konstruksi di jalan yang sama dalam dua tahun berturut turut, dinas PUPR juga mengalokasikan biaya pengawasan sebanyak dua kali.
Yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 153.450.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 237.922.300,00.

Penulis : Paul Buditomo
Editor   : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *