KUTAI BARAT (Kaltim)

SUDUTBERITA.com | Entah mimpi buruk apa bagi Emmy Ria Ningsih pemilik warung nasi 3D, namun yang pasti pembayaran hutang warung oleh Satgas Covid 19 saat pelaksanaan Penjagaan Posko Jambuk Makmur kecamatan Bongan Kutai Barat sepuluh bulan lalu semakin tidak jelas.

Padahal sebelumnya Utang konsumsi tim satgas covid-19 sebesar 200 juta lebih itu awalnya dijanjikan bayar akhir Juli. Kemudian ditunda lagi hingga bulan September. Saat itu pemerintah beralasan masih review dokumen Surat

Namun demikian, setelah hasil review dari Inspektorat Kubar (yang selama ini menjadi alasan pemerintah memberikan janji dan menunda pembayaran) telah dikeluarkan, kini justru malah terkesan saling lempar tanggungjawab antara pihak BPBD dan Kecamatan Bongan.

BACA JUGA : Utang Makan Tim Satgas Covid-19 Belum Terbayar, Ini Jawab Bupati Kubar

 

Foto : Adrianus Joni, Plt. Kepala BPBD Kubar

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Kutai Barat Adrianus Joni mengaku walaupun  anggaran untuk biaya makan minum tim satgas covid-19 saat bertugas di Bongan sudah disiapkan melalui anggaran Belanja Tak Terduga (BTT), namun demikian belum bisa dibayarkan karena dokumen SPJ belum lengkap.

“Khusus persoalan di Bongan memang ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh pihak Kecamatan. Saya tidak bisa menyebutkan secara detail karena itu persoalan teknis. Kalau memang persyaratan itu sudah bisa dipenuhi akan segera kita bayar,”kata Joni kepada media ini di kantor BPBD, Kamis 7/10/21.

Dotun, sapaan akrab Adrianus Joni meminta pemilik warung untuk bersabar.

“Karena kita pemerintah daerah juga perlu hati-hati karena yang digunakan adalah anggaran BTT,”pinta dia.

Plt. Kepala BPBD yang baru menjabat satu bulan itu mengaku sudah menugaskan stafnya untuk jemput bola mengurus SPJ di kecamatan Bongan. Ia menyebut Pihak kecamatan harus bertanggungjawab karena lokasi pelaksanaan ada di kecamatan Bongan sebagai pintu keluar masuk Kubar. Namun hingga kini dokumen SPJ yang diperlukan belum beres.

“Konteks yang penjagaan kemarin itu adalah perkuatan Satgas covid Kecamatan, sehingga secara teknis pihak kecamatan itu harus bertanggung jawab, kami dari BPBD hanya menyiapkan penganggaran terhadap kegiatan tersebut,”sebut Joni yang juga menjabat sebagai Kabag Hukum Pemkab Kutai Barat itu.

“Kemarin sudah kita panggil sekcamnya agar segera melengkapi SPJ baik itu dokumentasi maupun hal-hal yang lainnya yang sekiranya memenuhi persyaratan administrasi sehingga itu bisa kita bayarkan,”terangnya.

Foto : Ganjar Isukarso, Camat Bongan

Sementara itu Camat Bongan, Ganjar Isukarso, mengaku dokumen SPJ sudah berulang kali diantar ke BPBD, namun dikembalikan karena ada perubahan.

“Itulah kendalanya kami. Kami harus mengumpulkan anggota Koramil, anggota Polsek semua yang kemarin tugas itu. Kemudian yang pemilik warung itu lagi ke Jawa,”tegas Ganjar saat dihubungi awak media melalui sambungan seluler. Sabtu malam 9/10/21.

Sedangkan RB.Belly Djunedi Widodo, Kepala Inspektorat Kutai Barat menegaskan bahwa hasil review telah diserahkan kepada BPBD sebulan yang lalu dan mempersilahkan untuk dibayar  dengan catatan melengkapi semua dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Review dokumen itu sudah kita lakukan dan laporannya sudah kami sampaikan kepada BPBD. Namanya review itu hanya kelengkapan dokumen aja. Kalau itu tagihan utang ya kelengkapan tagihan aja dan masalah pertanggungjawaban dan ini bukan audit,”jelas Belly kepada awak media di kantornya Kompleks Pemkab Kubar, Kamis 7/10/21.

Foto : RB. Belly Djunedi Widodo, Kepala Inspektorat Kubar

“Itu semua sudah saya sampaikan ke BPBD, nanti untuk kelanjutannya yang berkepentingan di BPBD sama tim pelaksananya di kecamatan. SPJ itu contohnya seperti absen, surat tugas kan harus ada. Itu kelengkapan-kelengkapan untuk memastikan bahwa itu memang benar bahwa yang dikeluarkan untuk bayar itu memang benar gitu loh,”jelas Belly.

“Kalau memang tagihannya benar ya silakan bayar aja. Silakan tanya ke sana (BPBD) kenapa kok belum dibayar. Saya ngga bisa uruskan itu karena itu kewenangannya yang bersangkutan,” sambungnya.

Namun demikian Belly berpesan pemerintah harus berhati-hati mengeluarkan anggaran karena akan diaudit. 
.
“Mungkin menjaga itu juga kan, ngga kecil juga jumlahnya sampai 200 juta. Jadi perlu kehati-hatian,”tegasnta.

Sementara itu Emmy Ria Ningsih pemilik warung Debi Dan Deca (3D) dengan singkat menjawab pertanyaan wartawan mengatakan belum dibayar.

“Belum bayar. Saya masih di Jawa,”ujar Emmi melalui pesan WhatsApp, Senin 4/10/21.

Diketahui utang konsumsi tim satgas Covid-19 itu sudah berulang kali diberitakan oleh media, bahkan bupati Kubar FX.Yapan sampai meradang karena stafnya di OPD terkait terkesan lambat membayar.
Padahal pemerintah sudah menganggarkan ratusan milliar rupiah, sementara utang makan hanya sekitar Rp 230 juta.
Apalagi piutang itu sudah terjadi sejak Desember 2020, dan Februari 2021.  

“Jadi sekarang BTT ini banyak orang (Kepala SKPD) ndak paham, wah kami nggak ada dana loh apabila tidak ada di dalam anggaran dinas itu, maka BTT lah dipakai. Itu namanya Belanja Tak Terduga makanya saya benci betul mereka kalau ditanya oh kami nggak ada dana, apa gunanya BTT ratusan miliar itu,”kesal Bupati saat diwawancarai wartawan di lobby Pemkab Kubar. Rabu 1/9/21
(Red-SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *