Sudutberita.com, Madina (SUMUT) – Pelaksanaan Dana Desa di Desa Huta Namale kecamatan Puncak Sorik Marapi Kab.Mandailing Natal,menjadi perhatian kalangan pemerhati Dana Desa kabupaten Mandailing Natal,sebab pelaksanaan proyek yang Dana Desa yang dananya bersumber dari APBN di kerjakan oleh TPK kegiatan Dana Desa dengan semau gue dan kepala desa purak-purak tidak mengetahui keadaan proyek yang di canangkan di kerjakan TPK dengan amburadul.

Dalam hal ini awak media Sudutberita.com bersama dengan Ketua DPD JPKP Mandailing Natal Henri Husein Nasution turun langsung kelapangan melihat dengan jelas bagai mana pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2019 ,hasilnya sangat mengejutkan sebab ,proyek jalan usaha tani yang sumbernya dari Dana desa tahun anggaran 2019 sebagian dibuat mengecor jalan usaha tani yang sebelumnya sudah ada kian pundasinya sebagian lagi di ujung yang telah di cor di buat lagi pembukaan jalan usaha tani ,padahal proyek dana desa sebelumnya belum selesai dan sudah di tumbuhi rerumputan setinggi pinggang.

Hal ini ketika di tanya masalah ini pada warga desa Huta Namale yang tidak mau di tulis namanya mengatakan ,kami sebagai warga desa Huta namale tidak mengerti bagai mana program pembangunan yang sumber dananya dari dana desa .nampaknya kades kami membuat program ini dengan sesuka hatinya coba kita lihat proyek sebelumnya sudah di tumbuhi rerumputan sehingga nampak jalan yang telah dibangun walaupun hanya pundasinya seperti jalan tikus kata warga dengan nada kesal .kita lihat yang sedang di buka ini pun menuju kelokasi perkebunan kades katanya.

Dalam hal kegiatan DD di Desa Huta Namale Sudutberita.com mencoba mengkonfirmasi Kades di rumahnya di desa Huta Namale tidak ada di rumahnya menurut keterangan masyrakat di sekitar rumahnya ,kades baru keluar rumah .Awak Sudutberita.com mencoba mengkonfir Masi Kades sampai tiga hari namun tidak berhasil.

Henri Husein Nasution Ketua JPKP kab Mandailing Natal mengatakan sudah selayaknya insfektrat kab Mandailing Natal memeriksa Kades Huta Namale sebab sabab sampai tanggal 21januari 2020 pekerjaan usaha tani di desa Huta Namale belum selesai kata Henri pada Sudutberita.com, Henri mengatakan apabila dalam waktu dekat ini belum juga selesai DPD JPKP akan membuat laporan ke penegak hukum kata Henri tegas.(mrb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *