SUDUTBERITA.com – KUTAI BARAT (Kaltim) | Kawasan jalan Ibukota Kutai Barat nampak gelap gulita di malam hari. Hal ini terjadi karena banyaknya lampu penerangan jalan dan lampu hias padam. 

Hal itu terlihat di sepanjang jalan raya dalam kota Sendawar, diantaranya jalan protokol dua jalur Barong Tongkok ke Melak. Bahkan di ruas-ruas jalan utama Kelurahan Simpang Raya dan kelurahan Barong Tongkok belum ada lampu khusus penerangan jalan.

Lantas kemana larinya biaya pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dibayar pelanggan PLN di Kutai Barat setiap bulannya. Sebab menurut catatan PLN para pelanggan selain membayar pemakaian listrik wajib membayar pajak PPJU sebesar 6%.

Foto : Bungkarta, Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Melak

Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Melak, Bungkarta menjelaskan 
Penerangan Jalan Umum (PPJU) jadi salah satu komponen biaya yang wajib dibayar pelanggan PLN, baik pelanggan pra-bayar maupun pasca-bayar. 
Meskipun demikian PLN hanya menampung dana PPJU, sedangkan pengelolaan dana tersebut dan perawatan dari fasilitas penerangan jalan umum adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kalau PPJU ini di aturan yang memungut, yang mengumpul itu lewat PLN karena dipotong dari pemakaian tenaga listrik. Tapi setiap bulan PPJU ini disetorkan ke pemerintah kabupaten masing-masing. Jadi PLN Cuma numpang lewat aja,”ujar Bungkarta di kantor PLN ULP Melak Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak, Senin 4/10/21.

BACA JUGA : PT PLN Ternyata Biang Hilangnya Jaringan Internet di Kutai Barat Saat Ujian CPNS

Menurutnya jika masyarakat ingin menambah lampu penerangan jalan bisa mengajukan ke pemerintah daerah.

“Nah kalau anda bertanya saya bayar tapi tidak ada lampu (jalan) ya kami jelaskan bahwa untuk penambahan lampu bisa diajukan ke pemerintah daerah.”katanya.

“Termasuk pembayaran rekening maintenance itu dari Pemda juga,”imbuh kepala ULP PLN Melak itu.

Untuk diketahui bahwa biaya PPJU itu akan langsung dipotong saat pelanggan membeli voucher listrik untuk Kwh Meter Pra-bayar. Sedangkan untuk pemakai listrik pasca-bayar akan ditambahkan saat membayar tagihan dengan tarif yang sama secara nasional.

“Tarif nasional sama di seluruh Indonesia yang bedanya itu PBJU, tiap Kabupaten beda. Dan itu sesuai Perda (peraturan daerah),”jelas Bungkarta.

Foto : Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Melak

Bungkarta juga menerangkan terkait biaya voucher listrik yang dibeli pelanggan yang nilanya tak sesuai yang tertera di Kwh Meter.
Semisal saat pelanggan membeli token Rp 100.000, yang tertera di Kwh Meter hanya sekitar 63 kwh.
Atau diartikan hanya Rp 63.000.
Menurutnya, token atau pulsa listrik tidak bisa disamakan dengan pembelian pulsa telpon seluler. Sebab yang dihitung adalah nilai jual per Kwh.

“Kalau di PLN beda dengan pulsa HP, kalau pulsa HP yang Rp 100.000 masuk rp100 ribu. Kalau di PLN yang kita pakai ini bukan rupiah tapi energi. Jadi 63 Kwh itu bukan rupiah tapi itu sudah ditransfer menjadi energi listrik,”jelasnya.

“Jadi misalnya 63 Kwh itu bukan Rp 63.000, seolah-olah yang sisa (37 ribu) ini diambil tidak seperti itu. Karena kita hitung rupiah per Kwh nya.”pungkas Bungkarta.

Sedangkan menurut data statistik BPS Kaltim pada tahun 2019 pelanggan PLN di Kutai Barat sebanyak 33.744 pelanggan. (Red-SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *