SUDUTBERITA.com – KUTAI BARAT (Kaltim) | Direktur PT BOSS Alsiyus berjanji akan segera melakukan evaluasi terkait kegiatan PT Borneo Olah Sarana Sukses (BOSS) dan PT Pratama Bersama (PB).

“Saya menghargai sekali masukan-masukan bapak ibu sekalian. Untuk hal ini saya berjanji akan melakukan evaluasi,” ucap Alsiyus saat Rapat kerja DPRD Kubar. Senin 6/9/21

Hal itu diucapkan Alsiyus dalam rapat kerja yang dipimpin wakil ketua DPRD H.Ahmad Syaiful Acong yang dihadiri belasan anggota dewan. 
Sedangkan dari pemerintah dihadiri Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu serta masyarakat pemilik lahan.
Selain itu juga dihadiri Kapolsek Muara Pahu dan perwakilan Koramil Muara Pahu.
Manajemen PT BOSS dihadiri langsung Alsiyus sebagai Direktur didampingi Manager Eksternal atau humas PT PB, Yudi.

Ditegaskan Wakil ketua DPRD Kubar H Ahmad Syaiful Acong mengatakan, rapat kerja itu untuk mencari solusi bagi perusahaan dengan masyarakat. Bukan mencari-cari kesalahan perusahaan.

“Terutama mengenai ganti rugi lahan, kalau bapak merasa belum jelas silakan koordinasi dengan tim muspika atau kapolsek Muara Pahu supaya itu bisa dinegosiasikan. Kalau itu bisa diselesaikan disana kenapa harus ke DPRD. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik,”ucap politisi Golkar itu.

Foto : H. Achmad Syaiful Acong Wakil Ketua DPRD Kubar (tengah)

Rapat kerja itu juga merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan anggota dewan serta jajaran pemkab Kubar beberapa waktu lalu. 

Diketahui, sebelumnya warga disekitar perusahaan tambang PT BOSS maupun PT PB sempat mengadu ke DPRD soal air yang menggenangi lahan karet sampai kepada ganti rugi lahan yang belum dibayar lunas oleh perusahaan.

Dalam rapat kerja ini, DPRD mengklarifikasi pengaduan itu sekaligus meminta penjelasan terkait izin-izin yang belum dipenuhi perusahaan.

Pertama terkait izin pemindahan jalan, karena menurut catatan Dinas PUPR, PT BOSS sudah pernah mengajukan izin tahun 2018 namun hingga kini masih dalam proses.

Untuk usaha pertambangan (IUP) baik PT BOSS maupun PT PB sudah lengkap sejak 2010 dan 2014.

“PT BOSS mendapatkan IUP tahun 2010 sampai 2025 dengan luas kurang lebih 1125 ha. Kemudian PT PB ini terhitung 2014 dan akan berakhir 2032. Jadi masih sangat panjang waktunya dan luas ini juga luar biasa. Pt.PB ini kurang lebih 4000 sekian ha,”ungkap Adolfus Pontus, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kubar.

Adolfus menyebut perizinan lingkungan maupun analisis dampak lingkungan (amdal) dari dua perusahaan itu sudah terpenuhi.

Akan tetapi yang menjadi catatan dari DPM-PTSP adalah turunan dari izin lingkungan, yakni izin pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi pengelolaan limbah B3 serta settling pond atau titik penaatan.

“Itu diwajibkan untuk membuat kolam penampungan. Berdasarkan data yang kami punya, teman-teman dari kedua perusahaan ini belum ada mengurus izin itu,”jelas Adolfus.

Memang Adolfus mengakui bahwa PT BOSS maupun PB pernah mengajukan di tahun 2019. 
Karenanya ia berharap manajemen perusahaan bisa segera menindaklanjuti izin tersebut. Jika tak segera diurus tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi dari pemerintah.

Berikutnya soal izin terminal khusus (telsus) dan pemindahan jalan. Sejauh ini kata Adolfus perusahaan sudah mengurus izin lokasi ke pemerintah sejak 2018-2019 namun belum rampung.

“Soal pemindahan jalan itu seingat kami DPMPTSP sendiri belum mengeluarkan persetujuan itu karena waktu itu kami arahkan manajemen PT BOSS untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman di PU karena advice teknisnya harus cari tahu dulu.” ucap Adolfus.

“Kedua harus ada rekomendasi dari bagian aset apabila jalan-jalan itu sudah tercatat sebagai aset daerah.” lanjutnya.

Disebutkannya bahwa hal itu harus dan wajib mendapatkan rekomendasi dari teman-teman di bagian asset. 

“Ini sebenarnya secara administratif aja, mungkin ada pergeseran ini sebaiknya diperbaiki kalau memang ada yang kurang harus kita lengkapi. Daripada nanti muncul masalah di kemudian hari,”papar Adolfus Pontus.

Menurut Maharan Kepala seksi Pengkajian Lingkungan Hidup dari DLH Kabupaten Kutai Barat, menyebut untuk izin pengelolaan lingkungan hidup sejauh ini baru sebatas memberikan rekomendasi.

“Tapi rekom yang kami sampaikan itu tidak sama dengan izin. Ini kami minta nanti segera diselesaikan prosesnya,” terang Maharan.

DLH juga memaparkan hasil temuan lapangan dan pengaduan warga kampung Dasaq soal air dari lokasi tambang yang merendam kebun karet milik warga.
Menurut Maharan, hasil temuan tidak membuktikan adanya limbah tambang tetapi dampak dari kegiatan tambang.

“Hasil temuan kita ke lapangan itu adalah dampak lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan. Tapi bukan limbah. Makanya kita minta pengelolaan lingkungan dan laporan pemantauan kualitas air supaya dilaporkan rutin per triwulan sekali,”katanya.

Atas kondisi itu DLH merekomendasikan agar PT BOSS dan PT PB memperbaiki setlling pond atau membangun tanggul. Sebab hasil tes Ph atau kualitas baku mutu air di sekitar lokasi tambang hanya sekitar 4.

“Kualitas baku mutu yang laik itu minimal 6 sampai 9. Sehingga kami minta supaya itu diperbaiki. Karena setponnya sendiri ada rumput tidak terawatt,”urai Maharan.

 Menyoal program CSR, Agus Sopian dari Partai Nasdem meminta PT BOSS dan PT PB agar memperhatikan program CSR bagi warga setempat.

“Kalau menambang disitu kami minta tolonglah diperhatikan warga yang ada disitu,”tegas Agus.

Sedangkan Anita Theresia dari partai PDI Perjuangan menilai sisi yang membanggakan adalah PT BOSS melibatkan orang lokal dalam kepimpinannya,

“PT BOSS ini sudah leadding sekarang karena orang lokal, walaupun kontraktornya dari luar. Tapi harapan kami izin-izin yang belum lengkap tolong dilengkapi. Karena bagaimanapun juga perusahaan ini juga bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Masyarakat kita juga bisa bekerja disitu,”sebut Anita.

Terkait program CSR manajemen PT BOSS mengaku bukannya tidak ada sama sekali. Justru perusahaannya sudah menyalurkan CSR berupa pembangunan sarana air bersih maupun bantuan pasir untuk pembangunan jalan kampung.
Namun aparat kampung Dasaq malah melakukan manipulasi bantuan hingga berujung kasus korupsi.

“Sumbangan pasir untuk semenisasi jalan kampung, terus air bersih itu kita sudah berikan, tetapi mereka tidak mau melakukan serah terima. Sehingga kami macet. Tidak bisa melakukan program berikutnya karena yang sudah selesai ini tidak dilakukan serah terima. Di situ ada tandon, mesin pompa, sudah jalan tapi kami minta tanda tangan dari petinggi sampai sekarang tidak dikasih,”ujar Alsiyus.

Kemudian soal lahan masyarakat menurut dia perusahaan sudah membayar uang Down Payment (DP). Hanya saja pihaknya perlu kejelasan dan legalitas pemilik agar tidak salah bayar.

“Kita berjanji ke depan kita akan melakukan proses lahan masyarakat yang terdampak tadi, dan kalau sudah proses itu berjalan kita mengarah kepada pembayaran. Tetapi kita mesti memastikan itu punya siapa kita cek legalitas dan sebagainya. Dan itu masuk ke PT PB atau PT BOSS,”tegasnya.

Menambahkan, Humas PT Pratama Bersama Yudi menyebut lahan yang belum dibayar tinggal sekitar 400 ha. Sebagian besar sudah DP atau diberikan uang muka sekitar 30 persen.

“Ada area yang belum kita kerjain tapi sudah kita bayar. Nanti kalau join operation dengan perusahaan baru ini sudah masuk, itu diselesaikan semua. Sebelum kita eksyen nambang itu harus kita bayar semua,”ujar Yudi usai rapat kerja di Gedung dewan.

Yudi mengaku akan segera berkoordinasi dengan manajemen pusat untuk menyelesaikan tunggakan maupun izin yang belum beres.

“Kita memang dikasih deadline itu satu bulan. Tapi itu kita masih koordinasi dengan HO di pusat. Intinya sebelum eksyen semua perizinan udah lengkap,” pungkas Yudi. (SB/PSB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *